Menteri Lingkungan Hidup dan Hutan: Kerja sama untuk memperbaiki lingkungan: restorasi wajib IPPKH pemilik DAS

TRIBUNNEWS.COM-Pemulihan Daerah Aliran Sungai merupakan upaya pemulihan lingkungan dan merupakan bagian dari rencana pembangunan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden KH. Groom Amin. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan manfaat yang maksimal bagi pemulihan kawasan hutan dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kewajiban restorasi DAS pemegang IPPKH sangat penting, karena perbaikan lingkungan tidak dapat didukung. Hanya pemerintah pusat atau daerah. Semua elemen perlu dipimpin atau kerjasama yang “padat”, artinya setiap orang dituntut untuk berpartisipasi dalam perbaikan lingkungan sesuai dengan kemampuan dan posisinya.

“Selain itu, pemegang izin harus mewajibkan setiap pemegang IPPKH untuk memperbaiki daerah tangkapan air di luar wilayah yang diizinkan agar beban kapasitas daerah tangkapan dan daya tampung lingkungan tidak berkurang.” Menteri Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya pada Senin (9 Juli 2020) dalam rangkaian webinar tentang rekonstruksi DAS.

Menteri Siti menambahkan bahwa semua kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) berkomitmen penuh untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan tetap mengutamakan perlindungan dan perbaikan lingkungan. Sejauh ini, jumlah IPPKH yang masih aktif adalah 1.039 unit atau 500.131 hektar yang terbagi dalam dua kategori, yaitu IPPKH pertambangan sebanyak 669 unit, seluas 445.953 hektar, dan IPPKH non-pertambangan sebanyak 370 unit, dengan luas wilayah. 54.178 hektar.

Salah satu manfaat langsung negara melalui penerbitan IPPKH adalah penerimaan negara bukan keuangan (PNBP), yang total penerimaan dari tahun 2009 hingga Agustus 2020 adalah 10,9 triliun rupiah.

Dari seluruh kewajiban merestorasi cekungan seluas 560.719 hektare, luas areal penanaman masyarakat 105.202 hektare, khusus untuk restorasi hutan tanaman mulai 2020 hingga Agustus, luas cekungan mencapai 10.393 hektare.

“Ke depan, konsep restorasi DAS tidak hanya bertujuan untuk memperbaiki lingkungan, tetapi juga untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dengan memilih tumbuhan selain tumbuhan hutan. Menteri Siti menyimpulkan:“ Sebagai spesies pohon multiguna (MPTS) khususnya Itu adalah pohon buah yang diinginkan masyarakat. Dalam rangkaian webinar ini, Alue Dohong, Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, turut hadir dalam pertemuan tersebut sebagai juru bicara Plt. Hudoyo, Direktur Biro Pengendalian dan Konservasi Daerah Aliran Sungai, Sigit Hardwinarto, Direktur Biro Perencanaan Hutan dan Pengelolaan Lingkungan, Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Direktur Biro Perlindungan Wiratno, Direktur Biro Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan, Bpk. R. Karliansyah Julius Wiratno, asisten SKK Migas, hadir dalam pertemuan tersebut, dari LHK Pusat, UPT Dinas UPT, Dinas Kehutanan Provinsi, dan izin pinjam pakai hutan dan tertulis Hampir 500 peserta dari tim media elektronik menghadiri konferensi tersebut, termasuk televisi nasional. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *