Kementerian Sosial bersiap memberikan dukungan administratif untuk pembentukan Komite Nasional Penyandang Cacat

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan perlu adanya rencana dan tindakan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Hal tersebut diungkapkan Menteri Sosial dalam rapat internal bersama jajarannya untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Penyandang Cacat. Sebagai institusi struktural untuk memonitor, merealisasikan dan membela hak-hak penyandang disabilitas, Majelis Nasional Kosovo seharusnya sudah terlambat sejak lama. -Tugas pelatihan dalam Keputusan Presiden Komisi Pendidikan Nasional diatur dalam Pasal 131. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 132, 134 dan 149 Undang-Undang Nomor 8 Undang-Undang Penyandang Disabilitas tahun 2016, sesuai dengan atribut dan fungsinya, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memprakarsai KND Penyusunan Perpres ini kemudian diproses oleh Sekretariat Kementerian Negara, dan diproses oleh Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Sejak awal persiapan, organisasi penyandang disabilitas telah dilibatkan, dan pemerintah telah mempertimbangkan keinginan untuk pembangunan.

Menteri Sosial menyampaikan bahwa sebagai asisten presiden, ia dan jajarannya siap menjalankan tugas yang dibebankan kepadanya dalam peraturan presiden, yaitu pembentukan sekretariat KND, seleksi dan pengusulan calon presiden. Saat ini, Kemensos akan segera mereview / mengusulkan anggaran tahun 2020 dan memastikan tersedia anggaran untuk rencana KND tahun 2021. Selain itu, pihaknya sedang mempersiapkan pemilihan dan pengangkatan anggota Panitia Pemilihan. Diharapkan Panitia Pemilihan langsung bekerja, secara terbuka memilih 14 calon dan menyerahkannya kepada Menteri Sosial, kemudian Menteri Sosial mengusulkan kepada Presiden untuk ditetapkan oleh Presiden. Kantor Sumber Daya Manusia, Sekretariat dan Infrastruktur. Setelah semua persiapan diharapkan selesai tahun 2020, komisaris KND yang terpilih pada awal tahun 2021 dapat segera menyusun rencana kerja dan melaksanakan rencana kerjanya, dan diberi wewenang oleh Perpres untuk menyusun berbagai regulasi, termasuk pembentukan Menteri Sosial. “Tentunya tugas sekretariat KND adalah dukungan administratif.” – Dengan mempertanyakan tanggapan masyarakat terhadap peran Kementerian Sosial dalam pembentukan KMT, Kementerian Sosial memastikan tidak ikut serta dalam fungsi KMT mana pun selama menjalankan perannya. KND. -Mensos mengumumkan: “Tidak. Kita harus khawatir, karena Sekretariat hanya penunjang administratif, dan Kemensos tidak akan ikut campur.” Dalam KND, berdasarkan keberhasilan Mensos, akan dipilih komisaris .– –Sosin menambahkan, menurut UU No. 21068, koordinasi di tingkat nasional adalah kinerja menteri untuk memutuskan bahwa Menteri Sosial, kementerian terkait dan lembaga pemerintah non kementerian bersama-sama memastikan bahwa Kementerian Sosial telah bekerja keras dan terus memperkuat Koordinasi dan sinkronisasi program berbagai kementerian untuk melindungi dan mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Lembaga dan instansi pusat dan daerah. Dimaklumi bahwa disabilitas adalah masalah horizontal dan penanganannya melibatkan lembaga lintas departemen.

Usai mendapat pelatihan dari Kuomintang, Mendagri berharap bisa melakukan propaganda khusus dengan banyak partai politik, seperti bagaimana mengimplementasikan regulasi pemerintah dan swasta tentang penyandang disabilitas. Dibutuhkan lebih banyak upaya untuk secara bertahap mewujudkan HAM “untuk mewujudkan fasilitas pelayanan publik dan Tindakan afirmatif untuk mewujudkan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *