Direktur KPLP: Harus benar agar minyak tidak tumpah di laut

TRIBUNNEWS.COM-Bahkan, transportasi laut di perairan Indonesia dapat menyebabkan kecelakaan laut dan menyebabkan pencemaran tumpahan minyak atau merusak lingkungan laut dan sungai. -Untuk itu, Indonesia sangat membutuhkan sistem aksi untuk merespon cepatnya tumpahan minyak. , Hak dan koordinasi.

Ketika Ahmad, Kepala Pengawal Laut dan Pantai, berbicara tentang pencegahan dan pencemaran laut di “Right of the Seas”, ia menyampaikan hal ini. , Rabu (2 September 2020) di Jakarta.

Laksamana Kresno Buntoro memimpin webinar hukum maritim yang diselenggarakan oleh Biro Pengembangan Hukum Angkatan Laut Indonesia, dan memperkenalkan beberapa pembicara termasuk Administrasi Umum Kelautan, Kementerian Perhubungan Hong Kong, KLHK, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Biro Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Pesisir dan Laut. Pembawa acara TV One menjadi pembawa acara stasiun TV Slickbar Indonesia

-––––– –––––––––––––––––––––––––– Terletak di perairan lingkungan Atlas Barat Australia Barat dan Laut Timor, lokasinya adalah 120 41’LS 1240 32’BT yang menyebabkan kebocoran minyak bumi (light crude oil) dan gas hidrokarbon, dengan perkiraan kebocoran 400 barel / hari (64 ton / hari) pada 21 Agustus 2009. Demikian pula pada 31 Maret 2018 Tumpahan minyak di perairan Teluk Balikpapan ini diakibatkan kebocoran pipa bawah laut PT. Pertamina (Persero) (Ahmed mengatakan: “Dari Lawe-lawe, Paspor Utara, Negara Bagian Penaham) hingga Tumpahan minyak di kilang V Balikpapan di RU V Balikpapan dan anjungan YYA-1 milik PHE ONWJ terjadi pada 12 Juli 2019. ”Ahmad menjelaskan sesuai UU Nomor 32 Tahun 2009, Pencemaran adalah hidrokarbon dan / atau zat lain yang masuk atau masuk ke perairan dan pelabuhan sehingga melebihi baku mutu yang ditetapkan serta memenuhi ketentuan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2006. Penanganan darurat tumpahan minyak laut berlangsung cepat. , Tindakan tepat dan terkoordinasi yang ditujukan untuk mencegah dan mengatasi penyebaran tumpahan minyak di laut, dan mengurangi dampak lingkungan dari tumpahan minyak di laut, meminimalkan kerugian dan kerugian masyarakat. Lingkungan laut.

“Oleh karena itu, apa yang terjadi di laut Setiap tumpahan minyak perlu ditangani, dan instansi terkait harus cepat, tepat dan terkoordinasi dengan baik untuk meminimalkan kerugian masyarakat dan kerusakan lingkungan laut. ”-Ahmed juga menjelaskan bahwa saat ini, untuk menangani laut Keadaan darurat tumpahan minyak diatur dengan Keputusan Presiden. Isu 109 tahun 2006 tentang pencegahan tumpahan minyak di laut. Menurut peraturan tersebut, penanggulangan tumpahan minyak di Indonesia dibagi menjadi tiga tingkatan (tiga tingkatan), yaitu level 1. , Level 2 dan Level 3. -Menurutnya, Level 1 adalah klasifikasi tanggap darurat terhadap tumpahan minyak internal atau eksternal. DLKP dan DLKR. Pelabuhan, unit operasi migas atau unit bisnis lainnya dapat dioperasikan oleh pelabuhan atau migas Pengelolaan sarana, prasarana dan personel yang disediakan oleh unit usaha gas bumi atau unit kegiatan lainnya (level 2) adalah kategori yang menangani permasalahan sebagai berikut: situasi Pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit usaha migas atau unit bisnis lain kecelakaan tumpahan minyak internal atau eksternal , Pelabuhan Sarana, prasarana dan personel atau migas tidak dapat menangani unit operasi atau kegiatan berbasis level 1 lainnya.

Pada saat yang sama, Level 3 adalah jika terjadi tumpahan minyak atau pelabuhan DLKP dan DLKR atau unit operasi migas atau departemen bisnis lainnya, yang tidak dapat dikelola oleh sarana, prasarana, dan personel yang tersedia di daerah berdasarkan Level 2 , Atau tidak dapat melintasi wilayah satu negara bagian Republik IndonesiaAhmed menjelaskan: “Jika tingkat sarana, prasarana, atau personel tidak dapat mengatasi tumpahan minyak, maka jumlah penanganan tumpahan minyak di setiap tingkat akan meningkat.” — Pada saat yang sama, terkait prosedur operasi penanganan tumpahan minyak , Ahmed mengatakan jika terjadi tumpahan minyak di Tersus / TUKS / badan usaha pelabuhan / unit usaha lain, Tersus / TUKS / badan usaha pelabuhan / unit usaha lain akan mengendalikan tumpahan minyak dan melaporkan tumpahan minyak tersebut ke terdekat. Bandara. Selaku Mission Coordinator (MC), Syahbandar akan menginisiasi operasi tanggap darurat tumpahan minyak dan berkoordinasi dengan unit terkait lainnya untuk membantu apabila sarana, prasarana dan karyawan pelabuhan yang terkena tumpahan minyak tidak dapat merespon tumpahan minyak tersebut. Melakukan tanggap darurat tumpahan minyak. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *