Kementerian Perhubungan menyelenggarakan tinjauan kelompok diskusi “Aturan Standar NCVS untuk Kapal Tidak Konvensional”

Yogyakarta, TRIBUNNEWS.COM-Sesuai dengan Undang-Undang Menteri Perhubungan Nomor 65 Tahun 2009, peraturan tersebut mengatur tentang standar kapal nonkonvensional yang mengibarkan bendera Indonesia atau NCVS (standar kapal inkonvensional) .Untuk menjamin standar keselamatan kapal maka perlu dilakukan Perbaikan regulasi yang berkelanjutan selalu dapat memenuhi persyaratan. Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan pemangku kepentingan dan memperoleh masukan yang komprehensif atas perbaikan standar kapal inkonvensional, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan dispatch atau diskusi kelompok diskusi (FGD) dengan bantuan Administrasi Umum Perkapalan untuk membahas perubahan peraturan menteri. Nomor pengiriman. KM. Resolusi No. 65 tahun 2009 tentang Standar Kapal Nonkonvensional NCVS di Hotel Mercure Yogyakarta, Jepang dari tanggal 7 hingga 10 Oktober 2020.

Acara FGD ini diumumkan oleh kapten biro navigasi dan maritim. . Hermanta (Hermanta) mewakili Direktur Jenderal Perkapalan.

Kapten Hermanta dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pengiriman ini adalah untuk mereview atau menelaah kembali regulasi yang ada, sehingga regulasi yang baru dapat menyempurnakan regulasi yang ada. Saya yakin kegiatan konsinyasi ini adalah event yang tepat, dan menjadi pendorong untuk memperbaiki dan memutakhirkan regulasi untuk mendapatkan arah yang lebih baik.Oleh karena itu, saya berharap kedepannya semua kapal dan pelaut dapat meningkatkan keselamatan dan keselamatan lingkungan laut sesuai dengan UU Kelautan. Kapten Hermanta mengatakan: “Peraturan yang dirumuskan di tingkat nasional di daerah ini adalah kesatuan NKRI.” Lanjut Kapten Hermanta, selain itu, semua pemangku kepentingan harus memberikan perhatian khusus terhadap perkembangan teknologi informasi. Cepat, tanpa kendala ruang dan waktu, oleh karena itu mendorong kami untuk selalu dapat merespon perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dengan mengadopsi terobosan-terobosan yang kreatif dan inovatif berupa perumusan kebijakan yang tepat dan tepat. Ciri-ciri negara kepulauan (Archipelagic state).

“Untuk itu kita harus bekerja sama, Kapten Hermanta mengatakan:“ Dalam proses penerapan standar kapal inkonvensional, menyiapkan aturan dan regulasi yang tepat dan benar untuk menjamin kelayakan kapal berbendera Indonesia. — Pada saat yang sama, Kapten Diaz Saputra selaku ketua penyelenggara focus group dalam laporannya mengatakan bahwa tujuan utama penahanan pengiriman ini adalah untuk memungkinkan adanya modifikasi standar non-kapal. Kesepakatan tersebut akan segera diselesaikan dan dimasukkan ke pasar internasional. Atau angkutan lebih dari 50.000 GT untuk pelayaran domestik menuju Yogyakarta Luxury Mercure Hotel, Kantor Hukum Kementerian Perhubungan, Inspektur Jenderal, Sekretariat Jenderal, Biro Navigasi dan Maritim, Penjaga Pantai dan Laut, Kementerian Kehakiman dan KSLN yang dihadiri 50 peserta Rapat Administrasi Umum Perhubungan, Administrasi Umum Pelabuhan, Kantor Otoritas Pelabuhan Khusus dan Pelabuhan Otoritas Batam (KSOP), KSOP Kelas I, KSOP Kelas II, KSOP Kelas III dan Grup TSS (SSI Expert-COE) AMSAT. – Untuk informasi, Peraturan Indonesia tentang Standar Kapal Tidak Konvensional (NCVS) tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan No. 65 tahun 2009, yaitu Dirjen Transportasi Laut UM.008 / 9/20 / DJPL tentang standar kapal inkonvensional yang mengibarkan bendera Indonesia. -12, Seputar penerapan standar dan pedoman teknis penyelenggaraan kapal inkonvensional yang mengibarkan bendera Indonesia. -Kedua peraturan tersebut berlaku untuk kapal yang lunasnya dipasang pada atau setelah tanggal 1 Januari 2014, dan sejak 1 Januari 2013 Pembangunan kapal tua kalender lelang akan dilelang mulai hari ini. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *