Menteri Sosial mengunjungi KPK dan berjanji untuk mematuhi prinsip akuntabilitas anggaran dan transparansi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan bahwa Kementerian Sosial bersedia bekerja sama dengan pejabat terkait untuk memantau penggunaan anggaran tersebut. Kementerian Sosial berkomitmen untuk melaksanakan pengelolaan anggaran berdasarkan prinsip akuntabilitas dan transparansi.

“Kemensos memastikan terbuka untuk memantau penggunaan anggaran. Kami memastikan pengelolaan anggaran berpedoman pada prinsip akuntabilitas dan transparansi.” Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), kami memerlukan kontrol dan pengawasan pengelolaan anggaran, ”ujar Mensos. Juliari mengatakan usai diterima Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, Rabu (9/9/2020). Bahuri beserta jajarannya. Mensos didampingi Sekretaris Jenderal Hartono Laras dan pejabat terkait -Mensos menyampaikan bahwa sesuai dengan besarnya anggaran Kemensos untuk menangani dampak pandemi pada jaring pengaman sosial, diperlukan pengawasan dan nasehat KPK. Anggaran Kementerian Sosial untuk tahun anggaran 2020 ditetapkan sebesar 62,77 triliun rupiah. — -Sebagai bagian dari jaring pengaman sosial, tugas penunjang di bidang program perlindungan sosial untuk menghadapi dampak Covid-19, Departemen Pameran Sosial Af akan mendapat tambahan anggaran.Saat ini, Kementerian Sosial mengelola anggaran yang masuk dalam 1271.46 100 juta rupiah untuk kategori pemulihan ekonomi nasional (PEN). -Selama pandemi, Menteri Sosial Juliari mengajak KPK untuk mengawal pengelolaan dan penyaluran bantuan sosial (bansos). ”Menurut Presiden Joko Widodo Pimpinan, agar bisa menyerap anggaran, kami sangat berharap mendapat bantuan dari semua teman-teman yang mengawal rencana pemerintah, termasuk KPK tentunya. Kami tentu berharap jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, KPK memberikan saran dan peringatan. -Kementerian Sosial terus meningkatkan kontribusinya pada pemilu ekonomi, yang menjadi fokus pemerintah saat ini. Anggaran yang besar, termasuk PEN, menunjukkan hal ini.

“Kemensos telah melakukan upaya besar bagi pemerintah untuk menanggulangi dampak epidemi ini. Saat ini fokusnya pada rencana pemulihan ekonomi. Anggaran Kementerian Sosial sudah mencapai 127,1 triliun rupiah yang saat ini berjumlah 65,5 juta rupiah. %, “kata Mensos lagi.

Dari segi urusan dalam laporan anggaran Kementerian Sosial, total alokasi anggaran PEN sebesar Rp 127,146 triliun yang telah terserap Rp 83. 217 triliun (65,6%). Pemerintah melalui Kementerian Sosial mengadopsi dua rencana strategis, yakni Program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dan Program PEN untuk memastikan masyarakat terdampak pandemi mendapat bantuan. -Kita tahu bahwa dalam program JPS, Kemensos rutin melaksanakan program bansos. Yaitu (1) perluasan rencana sembako dari 15,2 juta KPMG menjadi 20 juta KPMG, dan (2) perluasan rencana PKH dari 9,2 juta KPMG menjadi 10 juta KPMG dalam satu tahun.

Kemudian ada Penanganan Covid -19 ( Khusus) rencana bantuan sosial. Yaitu berupa (1) Bantuan Sosial Tunai (BST) KPMG 9 juta, (2) Bantuan Tunai Kartu Sembako Non-PKH 9 Juta KPMG, (3) Produk Jabodetabek berupa Sembako berupa Bantuan Presiden (4) 10 Juta Ribu. Bantuan sosial beras untuk metrik ton beras. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *