Menaker Ida memastikan tenaga medis dan relawan Covid-19 terlindungi JKK

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah telah menerbitkan Surat Pemberitahuan Menteri Sumber Daya Manusia Republik Indonesia Nomor M / 8 / HK.04 / V / 2020, perihal perlindungan tenaga kerja dalam rangka kecelakaan kerja akibat Penyakit Virus Corona 2019 (Covid -19) Rencana keselamatan dalam kasus penyakit akibat kerja.

Menimbang banyaknya kasus pekerja / pekerja, 28 Mei 2020 SE ini berlaku bagi gubernur di seluruh Indonesia yang terjangkit Covid-19 dan beberapa diantaranya telah meninggal dunia.

Pelepasan SE ini didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyakit Akibat Kerja Covid-19 dapat digolongkan sebagai penyakit akibat kerja (PAK) dalam klasifikasi penyakit yang disebabkan oleh faktor pajanan yang disebabkan oleh kegiatan kerja, yang merupakan kelompok penyakit biologis. Pelajari faktor eksposur. / Dan / atau Pekerja yang menderita penyakit akibat kerja (PAK) akibat Covid-19 berhak atas manfaat Program Keselamatan Kecelakaan Kerja (JKK) sesuai dengan peraturan Peru. Menaker Ida Jakarta, kata Senin (6 Juni 2020). “

Di tenggara, Menaker Ida menjelaskan para pekerja yang tergolong memiliki risiko khusus / spesifik, para pekerja tersebut kemungkinan disebabkan oleh Covid-19 (1) tenaga medis, termasuk perawatan / perawatan rumah sakit, fasilitas kesehatan dan / Atau tenaga medis dan tenaga medis pasien di tempat lain yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai tempat untuk merawat / merawat pasien yang terinfeksi Covid. -19;

“Staf medis ini meliputi dokter, dokter gigi, ahli medis dan Dokter gigi spesialis, perawat, bidan, insinyur biomedis dan teknolog laboratorium medis, apoteker (seperti apoteker dan teknisi farmasi) dan tenaga kesehatan masyarakat seperti ahli epidemiologi kesehatan mengatakan, “Idaho Manpower Menteri menyatakan bahwa pihaknya bertekad untuk merawat pasien yang terinfeksi Covid-19. (3) Tim relawan yang bertanggung jawab memerangi pandemi Covid-19. Selain itu, Menteri Tenaga Kerja Ida di SE mewajibkan Gubernur untuk memastikan setiap pemberi kerja di tempat kerja. (Perusahaan / Institusi / Institusi / Organisasi) Mengambil risiko terpapar Covid-19 untuk melakukan upaya pencegahan terbaik dan memaksimalkan posisi Covid -19 K3 sehingga Covid-19 mematuhi peraturan dan standar K3 serta terkait dengan pencegahan dan Pengendalian perjanjian kesehatan terkait Covid-19, sehingga tidak ada kasus PAK.

Selain itu, SE juga mewajibkan perusahaan untuk menyewa pakaian dalam pekerja / pekerja untuk pekerjaan khusus / berbahaya khusus harus terdaftar dalam rencana jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan. Pekerja, dan memastikan pekerja / pekerja menerima manfaat JKK. Dalam program JKK BPJS Ketenagakerjaan, jika satu atau lebih pekerja mengalami kerusakan PAK akibat Covid-19, pemberi kerja akan diberikan manfaat program JKK sesuai dengan ketentuan kepesertaan. Pihaknya juga mengimbau kepada Direktur Biro Sumber Daya Manusia RI untuk memperkuat pengawasan dan pembinaan di bidang K3 dan jaminan sosial.Pelaporan, diagnosis, penetapan, pemberian manfaat rencana JKK, dan PAK menjadi mekanisme penyelesaian perbedaan keputusan, karena Covid-19 telah mengacu pada peraturan perundang-undangan. Regulasi diimplementasikan Sesuai dengan “Regulasi Statutory”, pekerja sosial mengumumkan Menaker Ida (*).

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *