Kampanye 4.0 di era pandemi dapat disaksikan melalui media digital

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Salah satu metode pemilihan dalam pilkada serentak adalah debat capres. Perdebatan calon kepala daerah pada pemilu kali ini agak berbeda, karena setelah itu banyak calon kepala daerah yang belum mendapat dukungan. Solusinya adalah dengan siaran langsung melalui media digital melalui berbagai platform atau pemberitaan debat melalui media digital.

KPU telah mengeluarkan peraturan khusus terkait pelaksanaan kampanye saat pandemi Covid-19 melalui peraturan KPU. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2020. Sementara itu, kampanye pemilu dilakukan melalui rapat terbatas, tatap muka dan dialog, debat atau debat publik antar pasangan calon, sosialisasi materi kampanye ke masyarakat, pemasangan alat peraga kampanye, dan publikasi kegiatan kampanye di media cetak dan media elektronik. , Pengumuman yang dilakukan di media sosial atau media online, dan aktivitas lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan hukum.

Dalam regulasi ini terdapat regulasi ketat yang mewajibkan calon memprioritaskan kegiatan kampanye melalui media sosial dan media online. Salah satu cara berkampanye adalah debat calon. Perdebatan dilakukan di studio penyiaran publik atau penyiaran swasta, siaran langsung di tempat lain atau melalui rekaman (siaran tertunda). Peserta debat hanya pasangan calon, dua wakil Bawaslu, empat calon dari tim sukses calon, dan anggota KPU provinsi atau bupati / kota.

Karena keterbatasan peserta debat, KPU terpaksa mengoptimalkan media digital untuk menyiarkan langsung atau menunda (rekaman) acara debat. KPU menggunakan berbagai platform media sosial untuk menyiarkan debat, seperti Youtube dan Facebook. Tidak ada batas waktu debat untuk disiarkan melalui media sosial, sehingga bisa disaksikan oleh publik setiap saat.

Pemerintah juga mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk mengoptimalkan media digital di semua pemilu. aktivitas. KMT selaku penyelenggara pemilu menyampaikan apresiasi atas antusiasme penggunaan media digital. Selama ini KPU telah mempersempit ruang lingkup kegiatan yang mungkin menunjukkan keramaian, kemudian beralih ke media sosial atau media digital, misalnya dalam hal menggelar undian nomor urut pasangan. . Namun, dengan mempertimbangkan pengalaman masa registrasi di banyak pelanggaran, kami atur agar hanya LO (liaison officer) yang membantu pengambilan nomor urut. Bagaimana dengan akses publik? Karenanya, KPU menyediakan siaran langsung atau siaran langsung di berbagai platform digital agar masyarakat selalu bisa menonton, termasuk salah satu debat calon. Masyarakat bisa menyaksikan debat calon dari mana saja, ‚ÄĚkata Pramono Ubaid Tanthowi, anggota KPU RI.

KPU juga mencatat debat tersebut dan mempostingnya di akun media sosial masing-masing. Satker (unit kerja) sehingga penonton bisa Saksikan berulang kali untuk memahami visi, misi dan rencana calon. Materi pembahasannya meliputi visi, misi dan rencana calon untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kemajuan daerah, dan pengabdian masyarakat, termasuk menangani Covid-19 .- — Selain itu Selain gerakan digital seperti ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika juga memberikan dukungan dengan penguatan infrastruktur teknologi informasi di masing-masing daerah, serta mewajibkan KPU daerah untuk berkoordinasi dengan dinas komunikasi dan teknologi informasi setempat.Poin of network problems (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *