Untuk mendukung keselamatan kapal, Kementerian Perhubungan telah meningkatkan kemampuan awak darat yang ditunjuk

TRIBUNNEWS.COM-Dalam rangka memberikan saran dan memperdalam pemahaman tentang penerapan manajemen keselamatan kapal di Indonesia, Kementerian Perhubungan telah menyelenggarakan bimbingan teknis mulai hari ini (Rabu) (30/9/2020) hingga Jumat (2/10/2020). Acara akan dilaksanakan di Hotel Grand Senyiur Balikpapan selama tiga (tiga) hari terhitung mulai hari ini Kaltim

– Biro Navigasi dan Kemaritiman menggagas proposal teknis yang mempertemukan 45 peserta, diantaranya Balikpapan dan Samarinda Perwakilan perusahaan pelayaran. Diharapkan petunjuk teknis untuk orang-orang yang ditunjuk di darat akan diadakan lagi di tiga lokasi berbeda di Batam, Surabaya dan Manado. Darat dibuka oleh navigasi kapten dan direktur urusan maritim. Hermanta (Hermanta).

Kapten sedang berbicara. Hermanta mengatakan untuk menjadi DPA sangat penting untuk memahami penerapan sistem manajemen keselamatan yang memenuhi persyaratan spesifikasi ISM, karena DPA harus memahami dan bertanggung jawab terhadap sistem manajemen tersebut. Keamanan diterapkan oleh perusahaan dan kapalnya. Kapten Hermanta mengatakan: “Perusahaan harus berhati-hati saat menunjuk seseorang menjadi DPA.” Selain itu, Hermanta mengatakan dunia saat ini sedang dilanda pandemi Covid-19 yang tentunya akan berdampak serius bagi operasional kapal. Oleh karena itu, Ada beberapa pengoperasian kapal yang perlu disesuaikan tanpa mengurangi persyaratan keselamatan kapal. Bahkan dalam beberapa kasus, diperlukan prosedur tambahan untuk menjamin keselamatan kapal, termasuk memastikan keselamatan kapal tersebut. Penerapan prosedur sistem manajemen keselamatan kapal yang digunakan untuk mengelola penyebaran Penyakit Virus Corona (Covid-19) pada tahun 2019, yang mengharuskan semua perusahaan untuk menambahkan prosedur darurat pada keamanan sistem manajemen, Kapten Hermanta menjelaskan: “Menangani virus corona di kapal Hemanta mengatakan, hal ini juga tunduk pada International Maritime Organization (IMO) Nomor 4204 / Add.3 tanggal 2 Maret 2020 yang menyangkut tindakan pencegahan operasional penanganan kasus / epidemi COVID-19 di kapal .— -Selain masalah terkait pandemi Covid-19, lanjut Hermanta, ada beberapa masalah baru yang perlu dibenahi terkait manajemen keselamatan kapal, yakni terkait kerentanan perangkat lunak peralatan atau sistem aplikasi yang digunakan di kapal, Semakin banyak teknologi dan sistem aplikasi digunakan untuk mendukung operasi kapal. Oleh karena itu, awak kapal harus memastikan bahwa teknologi dan sistem aplikasi yang digunakan di kapal dalam kondisi baik.

“Sehubungan dengan hal tersebut, Dirjen Perhubungan Laut juga menerbitkan ketentuan Surat Edaran SE 35 2020 tentang pembangunan. Ia mengatakan:“ Penerapan sistem manajemen keselamatan kapal dalam sistem manajemen risiko siber untuk prosedur manajemen risiko. ”Dalam Di Balikpapan, Bapak Rudy Tariyono menegaskan bahwa misi dan peran DPA sangat penting untuk menjamin keselamatan dan pengelolaan kapal.Oleh karena itu, Rudy berharap seluruh peserta Bimtek dapat berpartisipasi aktif dalam bimbingan teknis DPA yang ada di Covid Hal itu tertulis pada pandemi ke-19 melalui implementasi kesepakatan sanitasi. Samarinda dan manajemen INSA DPC yang berada di Samarinda Balikpapan dan sekitarnya mendukung mereka dalam penerapan DPA Kode Teknis I tahun 2020 “, ungkapnya. Menteri Pertanian.Terkait dengan hubungan PM No. 45 tahun 2012 tentang pengelolaan keselamatan kapal, Shore Designated Person (DPA) mengacu pada satu atau lebih orang darat yang memiliki hubungan langsung dengan pejabat puncak perusahaan. -Persyaratan perusahaan pelayaran untuk menjadi DPA di atas kapal ditentukan oleh IMO melalui pemberitahuan MSC.MEPC.7 / Circ.6 pada 19 Oktober 2007. Antara lain, DPA harus lulus dari instansi yang diakui pemerintah di bidang manajemen atau teknik, DPA harus memiliki kualifikasi dan pengalaman manajemen / senior yang minimal, dan DPA dapat berasal dari pelatihan lain, tetapi harus memiliki pengalaman manajemen pengoperasian kapal minimal 3 tahun. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *