Berbagai acara diselenggarakan Ditjen Hubla untuk menyiapkan standar biaya penanganan perkara pidana angkutan

TRIBUNNEWS.COM-Untuk mewujudkan keselamatan navigasi dan perlindungan maritim, salah satu elemen yang perlu dioptimalkan adalah penegakan hukum untuk memprediksi dan menangani kejahatan maritim. — Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Kelautan dan Penjaga Pantai (KPLP) menghimpun standar biaya penanganan perkara kejahatan maritim mulai tanggal 23 hingga 3 Oktober 2020 ke Golden Boutique Hotel di Jakarta. Pimpinan Côte d’Ivoire Petroleum Company dalam sambutannya selaku direktur Biro Hukum Laut dan Kelautan, Ahmad, bahwa selaku Kepala Cabang Penegakan Hukum, Pimpinan KPLP secara resmi mencanangkan kegiatan ini.

Kejahatan maritim Saat ini terdapat sekitar 400 anggota staf yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, didukung oleh aparat penegak hukum dari Vasmalek, termasuk aparat intelijen, petugas patroli, dan pesantren serta personel lainnya.

Lebih lanjut Fourmasyah menyampaikan bahwa pelaksanaan PPNS penegakan hukum harus didukung oleh hal-hal sebagai berikut: perencanaan dan anggaran yang tepat agar proses penyidikan dan penyidikan berjalan efektif, ekonomis, dan efisien. -Fourmasyah menambahkan tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menemukan rumusan, mekanisme dan kesatuan anggaran untuk kegiatan penanganan perkara. Tindak pidana pengiriman yang seharusnya digunakan dalam proses wasmatlitrik dan penyidikan, sebagai bentuk proses penegakan hukum, kami percaya hal ini akan meningkatkan intensitas pengawasan keselamatan dan keamanan kapal serta perlindungan maritim.

“Kepada pemateri dan peserta, saya ucapkan banyak terima kasih dan terimakasih atas sharing ilmunya serta memberikan saran. Semoga bermanfaat bagi penegak hukum Administrasi Umum Perkapalan,” kata Fourmasyah. Kepala Bagian Penegakan Hukum dan Intelijen PPNS Affandi mengatakan maksud dan tujuan penahanan adalah untuk menyatukan mekanisme dan prosedur penanganan kasus pelanggaran maritim, serta mendapatkan rancangan anggaran / rancangan anggaran untuk penegakan hukum dalam kondisi sebagai berikut: wasmatlitrik dan penyidikan. Adi menambahkan, kegiatan ini sudah dipantau oleh Penyidik ​​Layanan Umum (PPNS) Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (Ditjen Hubla) dan Panitia (PPK) atau pengelola anggaran beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang melakukan tindak pidana di laut. Penyelidikan. . Ini diimpor dari Badan Reserse Kriminal Nasional Polri, Administrasi Umum Kepabeanan, Kementerian Keuangan, dan Administrasi Umum Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Divisi Perencanaan Administrasi Umum Transportasi.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *