Untuk memastikan bahwa Bansos mencapai tujuannya, Menteri Sosial secara ketat memeriksa pemasok pemasok bahan makanan Bansos

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P Batubara memastikan pengawasan ketat terhadap pemasok yang menyediakan sembako, termasuk penerapan standar audit yang ketat.

Hal ini untuk memastikan keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan harga dan kualitas yang sesuai.

“Kami telah melakukan audit dan pemantauan yang mendalam dan sistematis terhadap pemasok yang menyediakan sembako. Termasuk menangani laporan di lapangan mengenai pemasok yang mungkin mengirimkan produk yang tidak sesuai,” Menteri Sosial Julia (07/14 / 2020) .

Katanya, karena pasokan produk bansos dilakukan oleh penjual. Dari pantauan di lapangan, jika ditemukan kasus, maka konfirmasi akan segera diproses.

“Kami segera menelepon penjual yang bersangkutan untuk mengecek informasinya lagi. Jika kami menemukan masalah, tentu kami akan membawanya dan berkata:“ Intinya, kami ingin memastikan bahwa semua proses penyaluran bansos mengikuti prinsip kehati-hatian. “-Mensos Juliari pada prinsipnya mengatakan bahwa Kemensos memastikan setiap penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan dikendalikan melalui mekanisme dan regulasi yang berlaku. – Secara internal, Kemensos melakukan pengendalian internal dengan cara: Badan Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

“Hal ini sejalan dengan instruksi Presiden, sehingga kita yang bertanggung jawab mengalokasikan bansos bisa mendapatkan manfaat dari bantuan kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Biro Pengendalian, Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan proses pengadaan Biro Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Umum (LKPP), “ujarnya. -Dalam berbagai kesempatan pembagian manfaat, aparat penegak hukum juga hadir dalam pertemuan tersebut, termasuk Mabes Polri dan Tentara Pembebasan Rakyat. — – Menteri Sosial Juliari mengatakan bahwa aparat penegak hukum seperti Polri dan KPK hadir untuk memantau proses penyaluran bantuan sembako agar lugas, dengan tetap mengacu pada pedoman dan memastikan tidak di lapangan. Fraud.

<< Sebagai bagian dari kerja pengawasan, Kemensos mengajak kepolisian dan Panitia Pemberantasan Korupsi untuk bersama-sama mengkaji ulang proses penyaluran bansos, ”ujarnya. "Dia berkata." Jutaan rumah tangga. " Secara rinci, DKI Jakarta memiliki tidak kurang dari 1,3 juta rumah tangga, dan terdapat 600.000 rumah tangga di Kabupaten Bogor dan Kabupaten Depok. , Dangerang, Tangsel dan Bekasi yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta (Bodetabek). --- Dan Bodetabek bernilai Rp 600.000 / bulan / keluarga, dan secara teknis, rilis ini dilakukan dua kali sebulan.

Penyaluran bansos tahap pertama akan berakhir pada tanggal 15 Juli 2020. Selanjutnya, pemerintah akan memberikan bantuan tambahan berupa penyaluran bantuan sembako. Juli hingga Desember 2020 bernilai 300.000 yuan / bulan / keluarga. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *