Departemen Akreditasi Sosial Polisi mengungkapkan badan bantuan sembako

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Sosial mengapresiasi upaya polisi mengungkap kebutuhan dasar calo. Tindakan tegas aparat kepolisian tersebut sejalan dengan arahan Menteri Sosial Julia Batuba, sehingga tim Kementerian Sosial berpegang pada prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. -Kami berterima kasih kepada polisi karena telah mengambil langkah-langkah untuk mengungkap masalah ini. Sekretaris Jenderal Kepolisian mengatakan, karena langkah yang diambil polisi sejalan dengan prinsip akuntabilitas Kementerian Sosial dalam pengelolaan anggaran, terutama saat membeli sembako untuk mengatasi pandemi Covid, Sekolah Sosial 119 Hartono Laras di Jakarta (Juli 2020) 29). Kepolisian mengambil langkah untuk menangani laporan dugaan penipuan dan / atau penggelapan dana masyarakat terkait dengan pemberian bantuan sosial.

– Mengutip laporan polisi, kasus tersebut melibatkan hubungan kerja sama antara R dan T saat membeli barang. Barang-barang yang dikeluarkan adalah kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, mie instan, sarden dan sambal yang dapat digunakan pemerintah untuk membeli program bansos Covid-19. .

Perjanjian kerja kedua pihak mengatur barang pesanan yang dibayar dengan sistem prabayar. Setelah barang sampai, pembayaran akan dilakukan berdasarkan jumlah barang yang diterima.

Sebagai pemasok barang, T meminta R untuk membayar uang muka. Namun, sekitar 6 bulan setelah barang datang, ternyata spesifikasi dan kuantitasnya tidak sesuai. R merasa dianiaya dan melapor ke polisi. – “R juga mengecek keterangan yang semula menunjukkan T ada hubungan dengan Kemensos. Ternyata T tidak ada hubungannya dengan Kemensos,” ujarnya. -Dia berkata. Keinginan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Dia mengatakan: “Termasuk biaya bantuan sosial untuk pengobatan orang yang terkena Covid-19. Kami menjamin transparansi proses pengadaan. Selama proses ini, kami tunduk pada pengawasan instansi terkait,” tegasnya. / Pelayanan Pemerintah (LKPP) dll. Selain itu, perlu pengawasan tambahan, termasuk pengawasan dari masyarakat melalui media.

“Media juga bisa mengawasi Kemensos. Karena bantuan semacam ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, dan penerima bantuan sudah mencapai puluhan juta. Dengan adanya keinginan untuk dimonitor ini, kami berharap dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kabarnya, Kementerian Sosial serius melaksanakan good governance, ”ujarnya. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *