Kementerian Perhubungan memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor maritim

TRIBUNNEWS.COM-Agar angkutan kapal dapat melayani kepentingan nasional dan internasional secara aman, lancar dan tertib, pemerintah telah menerapkan Traffic Separation System (TSS) di Selat Data dan Selat Data Pulau Longta pada 1 Juli. 2020-Sesuai Keputusan Menteri Perhubungan No. KM 130 dan Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut No. KP tentang Tata Tertib Jalan Selat Tahun 2020, diatur mekanisme penegakan hukum dan pengawasan TSS Selat Sunda. 531 / DJPL / 2020, Seputar prosedur operasi standar kapal patroli nasional di bidang penegakan hukum di bidang keselamatan jalan TSS di Selat Sundar

Bacaan: Covid-19 Kementerian Perhubungan mengekspos sejumlah pegawai mengosongkan kantor Tata Usaha Umum Perhubungan Darat-atas dasar prinsip mekanis di atas, diperlukan kerja sama dan koordinasi yang baik antara wilayah navigasi, pangkalan pesisir, dan pangkalan transportasi darat. Para Penjaga Maritim (PLP) dan pengelola pelabuhan.

Oleh karena itu, Administrasi Umum Angkutan Laut Kementerian Perhubungan menyelenggarakan suatu forum yang bertujuan untuk menjalin kerjasama dan koordinasi serta menyeimbangkan pandangan para pelaku di lapangan, khususnya di bidang pengawasan dan Penegakan hukum di kawasan TSS Selat.

Forum dilaksanakan di Jakarta pada Kamis (23/7/2020), dan terdapat pemberitaan terkait pemantauan dan penegakan hukum yaitu TNI BAIS dan Kantor PPNS Polri Korwas, serta Biro Navigasi Dan juru bicara Biro KPLP memperkenalkan dokumen terkait penerapan peraturan perundang-undangan jalan raya di Selat Data. Disampaikan oleh Kepala Satuan Pengamanan Laut dan Pantai (KPLP) selaku Kepala Badan Penegakan Hukum Fourmansyah dalam sambutannya di Bimbingan Teknis Penegakan Hukum Dinas Pelayaran DKI Jakarta.

Fourmansyah menjelaskan mekanisme penegakan hukum yang tertuang dalam peraturan menteri melalui hubungan dan keputusan dirjen, termasuk petugas patroli KPLP untuk mengamati kapal-kapal yang diduga melanggar ketentuan di jalur TSS. Selain itu, petugas patroli juga melakukan komunikasi dengan kapal yang diduga melakukan pelanggaran pada rute TSS melalui radio untuk menginformasikan adanya pelanggaran tersebut. Pada saat yang sama, gunakan radar, AIS, peta laut dan GPS. “Jika kapal yang diduga melakukan pelanggaran menjawab panggilan tersebut, petugas patroli akan memeriksa kapal yang diduga melakukan pelanggaran. Selama periode ini, jika kapal tidak menjawab panggilan tersebut. Lewat telepon, kapal patroli akan melaporkan situasi kecelakaan dan notulen rapat ke porter setempat, ”kata Fourmansyah.

Bacaan: Untuk mengoptimalkan rencana tol laut, Kementerian Perhubungan sedang menyiapkan ternak dan ternak. Angkutan Logis menuju Idul Adha 1441 H-ia berharap forum yang diselenggarakan dapat lebih memperkuat koordinasi yang baik antara Kawasan Pelayaran Tanjung Priok (SROP / VTS Banten), KSOP I Banten, KSOP IV Bakauheni dan Pangkalan PLP Kelas I Tanjung. Priok. Senada dengan itu, Adi Afandi, Kepala PPNS dan Badan Intelijen Pimpinan KPLP, mengatakan pelaksanaan konsultasi teknis merupakan sarana untuk menambah pemahaman, pengetahuan, dan meningkatkan kinerja aparat Ditjen Hubla dalam pengawasan dan penegakan hukum, khususnya di Selat Sunda. Dalam kecelakaan yang berulang, Kementerian Perhubungan menginstruksikan truk untuk memasang peralatan RUP- “Selain itu, forum juga harus meningkatkan kualitas aparatur Tata Niaga Umum Angkutan Laut untuk memberikan pengawasan dan penegakan otoritas maritim, serta meningkatkan semangat dan motivasi para pejabat. Etika profesi terutama dalam konteks pengawasan di lapangan dan penegakan hukum khususnya dalam keselamatan lalu lintas TSS di Selat Suntan, ”kata Adi ……………………..  di Adi menambahkan: “Saya berharap dapat menyampaikan dokumen juru bicara pengawasan resminya di Selat di Berguna untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawab di bidang penegakan hukum. “

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *