Menaker: Pemerintah berkomitmen kuat untuk melindungi PMI

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia Ida Fauziyah menegaskan, pemerintah berkomitmen kuat terhadap peran negara dalam memberikan perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI). — “Pemerintah terus memperjuangkan hak-hak buruh migran. Anggota termasuk keluarganya bisa puas.” Menaker Ida Fauziyah dalam rapat dan unjuk rasa seru, Sabtu (12/9/2020) di Bali Diadakan di Sekolah Tinggi Pelatihan Kejuruan (LPK) Balindo Paradiso di Pulau Denpasar. Berkenaan dengan perlindungan PMI, pemerintah mengeluarkan Keputusan No. 18 Tahun 2017, “Peraturan tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia” (UU PPMI), untuk menggantikan No. 39 tentang penempatan dan perlindungan orang asing di Indonesia pada tahun 2004. UU No.

PPMI Ia mengatakan bahwa undang-undang tersebut dengan jelas mengatur bahwa hanya pelamar SMI dengan keterampilan khusus dan persyaratan lain yang boleh bekerja di orang asing. Kemampuan calon PMI merupakan faktor penting dalam proteksi, terutama dalam meningkatkan posisi tawar PMI di pasar tenaga kerja internasional.

“Padahal, perlindungan PMI diawali dengan perlindungan diri. Ia mengatakan:“ Perlindungan PMI bisa dicapai. -Dia menyadari bahwa hingga saat ini penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keterampilan vokasi bagi calon TKI (CPMI) masih menjadi persoalan utama yang perlu diselesaikan. Untuk mengatasi masalah tersebut, ia meminta kepada pemerintah provinsi dan kabupaten / kota agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan Pasal 40 dan 41 Undang-Undang 18 Tahun 2017, yaitu menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan vokasi oleh lembaga pendidikan negeri dan / atau swasta yang disetujui. Dan lembaga pelatihan kejuruan, dan pelatihan kejuruan dari pendidikan melalui anggaran untuk memastikan dan mempromosikan fungsi pelatihan calon pekerja migran Indonesia. -Penaker Ida juga berharap Petugas Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) berperan aktif memberikan pelayanan yang profesional dan terbaik untuk perlindungan dan pemajuan hak PMI. Karena melalui tata kelola yang lebih baik, berbagai situasi yang sering terjadi dapat dihilangkan sama sekali.

“Tentunya ini harapan kita semua yang ingin segera merealisasikan lebih banyak regulasi dan tata kelola terkait penempatan dan perlindungan TKI. Katanya,” – “Ia juga menyampaikan apresiasinya kepada LPK Balindo Paradiso yang sudah banyak dibudidayakan oleh perusahaan. Lulusan yang tertarik dengan pasar tenaga kerja, terutama yang bekerja di kapal asing.

“Atas nama pemerintah, saya khususnya Kementerian Ketenagakerjaan RI, kepada LPK Balindo Paradiso hingga LPK Balindo Paradiso kepada pemerintah untuk penguatan kemampuan CPMI Terima kasih dan terima kasih atas dukungan rencananya. “(*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *