Pemilik peraturan daerah LP2B, Lampung mendorong pembuatan peta geospasial

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong daerah untuk mengembangkan peraturan daerah (Perda) tentang pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B). Ini untuk mencapai pertanian maju, mandiri dan modern.

Salah satunya adalah bahwa pemerintah provinsi Lampang mempertahankan konversi lahan budidaya memang luar biasa. Jelas, semua daerah / kota di Provinsi Lampung telah menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menuntut agar tanah resistensi dan peran aktif pemerintah daerah dalam mengambil langkah-langkah pencegahan aktif harus sinergis untuk mencapai perubahan penggunaan lahan.

“Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk manfaat lain akan berdampak negatif pada ketahanan pangan di Indonesia. Menteri Pertahanan Syahrul mengatakan. — Untuk mengendalikan pengalihan tanah, Kementerian Pertanian memeriksa dan mensinkronkan sawah dan memetakan sawah yang dilindungi. Peta.

Kementerian Pertanian juga terlibat dalam integrasi sawah lindung yang ditunjuk sebagai pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B). Menteri Pertahanan Syahrul mengumumkan: “Oleh karena itu, peraturan provinsi / daerah / kota RTRW dapat lebih ideal Menerapkan UU No. 41/2009, yaitu Perpres 59 tahun 2019 dan peraturan turunannya. “Alasannya adalah bahwa dari 11 daerah yang memiliki LP2B Perda, Kabupaten Nam Lampung memiliki peta geospasial LP2B. 17 provinsi. Sebagian besar peraturan daerah PLP2B hanya menyalin ketentuan UU No. 41/2009 dan turunannya.

Jika penyesuaian dilakukan sesuai dengan persyaratan UU No. 41/2009, ketentuan LP2B telah sepenuhnya dimasukkan ke dalam peraturan daerah RTRW, dan kemudian mengikuti peraturan yang lebih terperinci dalam “Rencana Ruang Angkasa (RDTR)”.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *