Tidak ada peraturan perusahaan, PT DGI akan menjatuhkan sanksi hukum

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Pengadilan Negeri Kedua (PN) di Jakarta Selatan menjatuhkan sanksi kepada tersangka PT dan direktur PT pada Kamis (3 Desember 2020). DGI, HM D mendenda 5 juta rupee atau dijatuhi hukuman penjara satu bulan

– Setelah PT melanggar undang-undang dan peraturan ketenagakerjaan, sanksi hukum dijatuhkan. DGI .

Sanksi yang dikenakan pada DGI tidak memiliki peraturan perusahaan (PP), dan diumumkan dalam persidangan dokumen PT n ° 1 / Tipiring / II / 2020 / PPNS-Naker. DGI .

Baca: Ratusan perusahaan Jepang mendukung program magang Kementerian Tenaga Kerja— “Kami memprioritaskan pencegahan pendidikan dan penegakan hukum preventif. Iswandi Hari, direktur hukum perburuhan, mengatakan di Jakarta (Rabu, 12 Desember) Pada tahun 2020), ini dilakukan untuk menciptakan pencegah bagi pengusaha ketika mereka dilanggar-Membaca: Kementerian Tenaga Kerja akan memperluas pasar tenaga kerja khusus untuk mengurangi pengangguran- “Jadi, kami berharap perusahaan dapat mematuhi hukum perburuhan” Iswandi · Menurut Harry (Iswandi Hari) – menurut Harry, ternyata DGI melanggar Pasal 108 (1) UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, “Pengusaha yang mempekerjakan setidaknya 10 pekerja harus menyusun peraturan yang efektif. PP Menteri atau pejabat yang ditunjuk. “

Kepala investigasi kriminal menghadiri saksi dengan inspektur tenaga kerja Argus Farihi Husni dan tiga penyelidik resmi (Sumanti, Herbertus Opat dan Ali Vasudiana), K3, Argus Subekti dan Kepala Seksi Investigasi Kriminal Norma K3 Ronald F. Bongabi (BJN *)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *