Supervisi dan Sosialisasi Menteri DD Gus melalui pencegahan dan manajemen konferensi video Covid-19

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Desa, Wilayah Rentan dan Imigrasi Abdul Halim Iskandar mengawasi alokasi dana pedesaan, sembari berfokus pada prioritas penggunaan dana pedesaan pada tahun 2020 Di tangan sejumlah kepala desa di Kabupaten Sikka di Nusa Tenggara Timur. -Pengawasan dan sosialisasi Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) umumnya dikenal sebagai Menteri Gus, melalui konferensi video pada hari Jumat (27/3/2020) di ruang kontrol, pedesaan Kantor Departemen, daerah tertinggal dan biro imigrasi (Departemen PDTT) diadakan. -Video conference dengan banyak pemimpin Desa juga diikutsertakan oleh Bupati Sika untuk membantu mengoordinasikan dan mengingatkan semua kepala desa untuk memprioritaskan dua hal tentang menggunakan dana desa sebelum tahun 2020. -Kedua elemen ini adalah pembangunan infrastruktur dalam sistem manajemen mandiri dengan sistem intensif tunai desa (PKTD) untuk meningkatkan ketahanan ekonomi desa dan pendapatan masyarakat pedesaan, dan meningkatkan tingkat kesehatan. Menteri Gus Gus mengatakan bahwa untuk pencegahan Dan manajemen penyakit coronavirus pada tahun 2019 telah melakukan upaya yang sulit (Covid 19). – Untuk PKTD, diharapkan sebagian besar anggaran akan digunakan untuk upah harian.Pekerja yang terlibat berasal dari keluarga miskin dan tidak memiliki pekerjaan atau pengangguran. Separuh dari penganggur, kelompok marjinal lainnya, seperti kurang gizi, dll.

“Yang kedua adalah untuk mencegah dan mengobati keinginan 19 dengan membentuk sebuah desa di mana para sukarelawan menolak keinginan itu, mengambil stok tempat-tempat terpisah ketika stres terjadi, mensosialisasikan pencegahan keinginan 19 dan mengawasi pergerakannya. Warga,” katanya.

Mengingat dua prioritas ini, Menteri Gus meminta pemerintah desa untuk segera mengubah APBD untuk menjaga ekonomi desa dan mencegah serta memperlakukan Covid 19 di desa. Saya meminta agar APBD segera direvisi. Dia berkata: “Kuncinya adalah untuk mencegah dan mengelola dana desa PKTD dan Covid 19. Kami, semua penduduk desa, harus bersatu untuk menghadapi Covid ini.”

Sebelum ini, Menteri Gus merilis 2020 Surat Edaran No. 8 (SE) tentang klaim Covid 19 desa reaktif dan PKTD. Surat edaran ini digunakan sebagai referensi untuk implementasi Covid-19 desa-mengenai PKTD, surat edaran menunjukkan bahwa dana tingkat desa digunakan dengan uang tunai desa model kerja intensif (PKTD) melalui pengelolaan mandiri dan penggunaan alami. Sumber daya desa, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia;

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *