Kemenkop dan UKM menyiapkan 8 program prediksi dampak COVID-19 untuk pemain KUMKM

TRIBUNNEWS.COM-Koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah telah mengembangkan delapan rencana khusus untuk memprediksi dampak ekonomi dari epidemi COVID-19 pada koperasi negara dan UMKM. Komite Keenam DPR-RI di Jakarta mengatakan pada Kamis (4 Februari 2020) bahwa mereka sedang mengembangkan delapan rencana untuk secara khusus mengurangi dampak COVID pada departemen KUMKM. Dia mengatakan: “Pertama-tama, kami mengusulkan untuk merangsang daya beli usaha kecil dan menengah dan produk koperasi. Ini disampaikan pada pertemuan terbatas yang dipimpin oleh Presiden Jokovi, dan jumlah ini saat ini sekitar 2 triliun rupee.” Gugus makanan BUMN bekerja sama dengan kelompok masyarakat untuk mengimplementasikan rencana belanja di warung sebelah untuk mendorong gerakan sosial, program ini sebenarnya ada di tingkat RT, dan di tingkat tetangga, kami disediakan persediaan barang dagangan sehingga bisa juga online Jual ke tetangga. Toko online sederhana akan bisa mengirimkan barang yang dibeli dari tetangga ke rumah masing-masing, “katanya. Berikan kredit khusus untuk koperasi melalui LPDB KUMKM.

Rencana kelima juga mendorong penyediaan masker untuk dua tenaga medis, antara lain, mendorong gerakan untuk menggunakan masker bagi siapa pun yang dipaksa meninggalkan rumah mereka, dan mengundang produksi UMKM di berbagai daerah. — Kemenkop dan UKM juga telah membangun dengan agen masker, pembersih tangan dan alat pelindung diri (PPE) yang saat ini dibutuhkan oleh koperasi produksi dan petugas kesehatan UMKM. Ini adalah rencana keenam, dan tujuannya adalah untuk memasukkan departemen miniatur, yang sangat Penting, paling rentan terhadap COVID-19. Penerima kartu kerja pekerja sementara. — “Poin ketujuh juga sangat penting, yaitu bantuan tunai langsung. Anggaran disiapkan oleh Kementerian Keuangan, tetapi kita bisa menjadi salah satu distributor bantuan langsung ini, yang sebenarnya merupakan bantuan sosial yang diperluas.” Jika partainya mengusulkan PPh 21 dan pajak penghasilan impor PPh 25, maka pengembalian nilai tambah KUMKM dapat dilonggarkan.

“Kami berharap 8 langkah mitigasi ini akan memiliki dampak ekonomi positif pada pemangku kepentingan KUMKM,” kata Teten (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *