Seruan Menaker Ida Fauziyah untuk PHK majikan adalah langkah terakhir

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah meminta semua perusahaan / perusahaan untuk melakukan segala upaya untuk mengatasi dampak Covid-19 saat ini, langkah terakhir dari merumuskan kebijakan redundansi (PHK). “Situasi dan kondisinya memang parah. Tetapi sekaranglah saatnya bagi pemerintah, pengusaha dan pekerja untuk menemukan solusi untuk mengatasi dampak Covid-19,” kata Menaker Ida. “Dia mengetuai Pleno Bank Nasional. Badan Kerjasama Tripartit Jakarta ( LKS), Rabu (8/4/2020) Menda Ida meminta perusahaan untuk mengambil langkah-langkah lain untuk menghindari PHK karena Covid-19. Di antaranya, kurangi upah dan fasilitas pekerja tingkat tinggi (seperti level manajer dan manajer), kurangi shift; Membatasi / menghilangkan kerja lembur, mengurangi jam kerja, mengurangi hari kerja, dan memberhentikan atau memberhentikan pekerja untuk jangka waktu tertentu. Selain itu, Ada melanjutkan bahwa langkah lain adalah tidak memperpanjang atau memperpanjang kontrak untuk pekerja yang telah kedaluwarsa kontrak, dan untuk memenuhi persyaratan. Pekerja memberikan pensiun. Dia mengatakan: “Langkah-langkah alternatif ini pertama-tama harus dibicarakan dengan SP / SB atau perwakilan pekerja yang relevan. “Menurut data Kementerian Tenaga Kerja pada 7 April 2020, Covid-19 adalah pandemi, dengan PHK formal dan dampaknya sebanyak 39.977 perusahaan. Jumlah pekerja / pekerja / pekerja adalah 1.010.579. Rinciannya adalah resmi Jumlah karyawan yang dipecat mencapai 873.090. Pekerja / pekerja dari 17.224 perusahaan, dan tidak kurang dari 137.489 pekerja / pekerja dari 22.753 perusahaan. Jumlah perusahaan dan pekerja yang terkena dampak sektor informal adalah 34.453 perusahaan, pekerja Jumlahnya 189.452. Menaker Ida mengatakan: “Jumlah total perusahaan yang dipecat oleh perusahaan hingga 74.430, dan jumlah pekerja / pekerja kerah biru hingga 1.200.031. “Menteri Sumber Daya Manusia Ida menambahkan bahwa untuk menghindari PHK ini, partainya melakukan dialog dengan Asosiasi Pengusaha (Apindo) di berbagai industri di Indonesia, dan melakukan dialog dengan SP / SB tentang dampak Covid-19. Dunia Bisnis dan Pekerjaan / Kesinambungan pekerjaan dan harapan serta perlakuannya. << Kementerian Tenaga Kerja juga mengesahkan Menteri Tenaga Kerja n. M / 3 / HK.04 / III Surat Edaran (SE) untuk Covid-19 untuk mencegah dan memitigasi perlindungan pekerja / pekerja dan Panduan tentang kesinambungan bisnis. / 2020 tentang perlindungan pekerja / pekerja dan kesinambungan bisnis untuk mencegah dan memperlakukan Covid-19 ", langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kadisnaker di semua provinsi di Indonesia untuk memprediksi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut, Ini termasuk memberikan bimbingan dan saran melalui Ida Fauziyah untuk percakapan lisan (pertemuan jarak jauh), atau melalui SE dan koordinasi dan koordinasi terkait dengan pengumpulan dan pemantauan data dari perusahaan yang telah mem-PHK staf atau mem-PHK staf. "Pekerja redundant yang ditargetkan dan pekerja redundan formal / informal / karyawan sementara sebelum bekerja," kata Ida Fauziyah. Selain itu, Menteri Sumber Daya Manusia Ida mengatakan bahwa itu termasuk bantuan untuk rencana tersebut, termasuk rencana padat karya untuk infrastruktur kesehatan. Lingkungan, pekerjaan produktif intensif, kewirausahaan dan rencana tenaga kerja mandiri (TKM). Hayani Rumondang berpartisipasi dalam sesi pleno sebagai wakil ketua lembaga pemerintah tripartit nasional LKS; Myra Maria Hanartani (anggota organisasi pekerja WKS tripartit nasional; Pudji Santoso (serikat pekerja / serikat pekerja tripaka nasional Waka) dan anggota asosiasi pekerja tripartit nasional, Aswansea ), dan anggota Asosiasi Pekerja dan Buruh Tripartit Nasional (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *