Kementerian Tenaga Kerja memperkuat perlindungan pekerja migran dengan menciptakan LTSA di daerah tersebut

Meksiko TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker) terus mendorong LG untuk memainkan peran terbesarnya dalam pembentukan Layanan Terpadu Satu Jendela (LTSA) untuk memastikan tata kelola, layanan, dan perlindungan yang lebih baik bagi pekerja migran Indonesia (PMI). -Selain memperkuat program Desmigratif Village (Desmigratif), LTSA juga merupakan salah satu cara untuk mencegah dan mengurangi PMI non-proses.

Baca: Pendidikan tentang investasi besar untuk meningkatkan kesempatan kerja

Menurut data dari 2015 hingga saat ini, Kementerian Sumber Daya Manusia telah menetapkan total 42 pangkalan LTSA di Indonesia. LTSA bergabung dengan Public Service Mall (MPP), yaitu Banyumas, Banyuwangi, Kebumen, Batang LTSA dan LTSA Kabupaten Pamekasan. LTSA menerima pelatihan di Provinsi Jawa Barat, termasuk LTSA Cirebon, Indramayu dan Subang. Eva mengatakan: “LTSA adalah salah satu rencana untuk meningkatkan posisi dan perlindungan IKM dalam layanan publik. Pemerintah pusat dan daerah memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan cepat, murah, mudah dan transparan kepada pekerja migran.” Perlindungan dan Penempatan Pekerja Kementerian Tenaga Kerja Luar Negeri Trisiana, kepala Kementerian (PPTKLN), dalam keterangan tertulis, Senin (24/2/2020) di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Mengenai perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia (PPMI) pada tanggal 18 Agustus 2017, masalah yang berkaitan dengan peningkatan imigrasi, pelatihan pekerja migran dan melindungi IKM adalah tanggung jawab pemerintah daerah di tingkat provinsi dan kabupaten / kota. — -Baca: Peek Industrial memperluas Jamu di pasar global – Menurut E va, pendirian LTSA bertujuan untuk menyediakan layanan pekerjaan yang aman dan nyaman, terutama untuk pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, dalam hal memberikan layanan kepada orang yang membutuhkan, sinergi sangat penting untuk menghilangkan diri departemen.

Eva menambahkan bahwa LTSA juga harus memiliki sistem penyelesaian sengketa di masa depan untuk membantu PMI menghadapi masalah. Penyelesaian sengketa adalah terobosan LTSA, sehingga dapat mengelola proses penyelesaian masalah migrasi dengan lebih cepat dan lebih efektif.

“Jadi jika ada masalah di area PMI, Anda tidak perlu pergi jauh untuk mencapai Jakarta,” kata Eva. Pemerintah daerah juga didorong untuk memainkan peran lebih lanjut dalam meningkatkan layanan, tata kelola, dan perlindungan IKM. Faktanya, masalah ketenagakerjaan berdasarkan hukum dan peraturan adalah tanggung jawab pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi atau regional / kota. Dia mengatakan: “Mengoptimalkan LTSA dapat membuat seluruh proses migrasi benar-benar prosedural, terdokumentasi dengan baik, dan dapat mendidik masyarakat untuk lebih sadar akan risiko.”

Abdullah Suban, kepala Kantor Kabupaten Cirebon Abdullah Subandi mengatakan dalam pidatonya bahwa sesuai dengan Pasal 38 UU No. 18 tahun 2017, disebutkan bahwa penyediaan layanan pemukiman kembali PPMI dikoordinasikan oleh pemerintah pusat dan daerah. -Abdullah berharap bahwa melalui rapat koordinasi LTSA Cirebon, PMI dapat didaftarkan, terutama PMI di Cirebon, untuk memberikan perlindungan bagi keselamatan dan kenyamanan asal dalam pekerjaan, sehingga tidak ada lagi IMP yang tidak diprogram. .

TKLN Rendra Setiawan, sebuah badan bawahan organisasi, mengadakan pertemuan koordinasi di LTSA Cirebon, 75 dari 40 anggota dari Direktur Jenderal Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) di wilayah Cirebon berpartisipasi BPJS Emploi dan BPJSSanté; Bank dari Kantor Perburuhan Cirebon, termasuk Kabid dan Kasie.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *