Kementerian Kesehatan RKP 2021 PDTT berkomitmen untuk pembangunan daerah untuk mengurangi kesenjangan

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Rural, Wilayah Rentan dan Departemen Imigrasi (Departemen PDTT) di Nusantara V untuk berdiskusi dengan Komite Kelima Dewan Perwakilan Rakyat / Rencana Kerja dan Anggaran Kelembagaan (RKA) dan Konferensi Kerja Pemerintah (RKP) Gedung Jakarta , Kamis (25/6).

Selama pertemuan, Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) mengomunikasikan rencana kerja pemerintah, terutama rencana kerja yang akan dilaksanakan oleh Departemen PDTT pada tahun 2021. Tema RKP tahun 2021 adalah “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial”. Fokus pengembangan RKP pada pemulihan ekonomi akan fokus pada sektor industri, pariwisata dan investasi.

Masalah reformasi sosial RKP akan fokus pada reformasi sistem kesehatan nasional, sistem jaring pengaman sosial dan sistem pencegahan bencana.

Menteri Abdul Halim Iskandar atau Gus Le menjelaskan bahwa pemerintah akan mengimplementasikan tujuh rencana pembangunan nasional untuk tahun 2021.

Rencana pembangunan pertama pemerintah pada tahun 2021 adalah untuk meningkatkan ketahanan ekonomi untuk memastikan kualitas dan pertumbuhan yang adil, mengurangi pembangunan daerah untuk mengurangi ketidaksetaraan, sumber daya manusia yang berkualitas tinggi dan daya saing, revolusi ideologis dan pengembangan budaya; Layanan ekonomi dan infrastruktur, ketahanan lingkungan terhadap bencana dan perubahan iklim, dan akhirnya stabilitas hukum dan keamanan, dan transformasi layanan publik.

Menteri Gus mengatakan: “Agenda pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian PDTT adalah untuk mengembangkan daerah untuk mempersempit kesenjangan.” Menteri Gus menambahkan,

Untuk mengambil alih rencana pembangunan nasional, Departemen PDTT didirikan di RKP 2021 Sembilan indikator kinerja telah ditetapkan.

“Pertama-tama, pengembangan status dan pembangunan pedesaan. Merevitalisasi jumlah BUMDes berdasarkan status quo, dan meremajakan BUMDes Bersama secara komprehensif berdasarkan status quo. Menteri Gus mengatakan:” Jumlah daerah tertinggal “, rata-rata IPM di daerah miskin, seluruh negara Nilai rata-rata dari indeks pembangunan daerah pedesaan (KPPN) prioritas 60, nilai rata-rata dari indeks revitalisasi daerah imigran 52, persentase Menteri Gus menyimpulkan bahwa populasi kemiskinan di daerah miskin adalah yang terakhir untuk mengurangi kemiskinan. “

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *