Kemenkop dan UKM mendukung Polri dalam menyelesaikan kasus koperasi Indosurya

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM – Kisah peningkatan investasi Indonesia dengan kedok koperasi sepertinya belum berakhir. Sekarang publik sekali lagi diganggu oleh kisah melankolis yang serupa, yang disiarkan oleh Perusahaan Simpan Pinjam Induk Koperasi Indosurya (KSP), yang melukai pelanggannya dengan triliunan rupee.

Bahkan dana publik yang tersimpan di Indosurya Cipta KSP belum dirugikan oleh jumlah permainan, mencapai 10 triliun rupee. Mereka mampu menyelamatkan Indosurya karena mereka tertarik oleh keuntungan besar 9-12% setiap tahun. Suku bunga deposito jauh lebih tinggi dari tingkat yang sama dari 5% hingga 7%. hasil? Sekali lagi, komunitas itu ditipu.

Ketika file dibuka, koperasi dan Kementerian Usaha Kecil dan Menengah tidak tinggal diam. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Profesor Larry Indrawan (Rully Indrawan) mengungkapkan bahwa pihaknya telah meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memblokir perubahan badan hukum Koperasi Indosurya.

“Kami juga mendukung langkah-langkah yang diambil oleh polisi untuk melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap praktik Koperasi Indosurya dan perusahaannya. Selain itu, kami juga telah merumuskan agenda bersama untuk menghindari praktik orang lain,” kata Profesor Rully kemarin di Jakarta. Setelah rapat koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kemenkumham.

Menteri koperasi dan staf khusus UKM Santoso menambahkan bahwa asisten pengawas memeriksa Indosurya Cipta KSP dari 26 hingga 30 November 2018. -Menurut hasil pemeriksaan, ditemukan pelanggaran administrasi, sehingga pada 26 Februari 2019, Indosurya Cipta KSP menerima sanksi administratif berupa peringatan pertama untuk segera mengoreksi temuan tertentu. “Menurut hasil pemantauan pelaksanaan sanksi administratif, sejauh ini, KSP Indosurya Cipta belum menyelesaikan hasil investigasi pelanggaran yang disebutkan dalam laporan hasil pemantauan,” kata Agus. 19 Februari 2020, asisten pengawas mengatakan Dia telah kembali ke pemantauan dan meminta KSP Indosurya Cipt untuk menyerahkan dokumen dengan laporan keuangan per 31 Desember 2019, laporan keuangan hingga saat ini, dan rencana penyelesaian / jadwal pembayaran kepada anggota.

Sejauh ini, belum dikelola Konfirmasi tingkat

— Selain itu, MP yang bertanggung jawab atas pemantauan juga menulis surat kepada koperasi Indosurya pada Februari 2020, meminta pelaksanaan segera RAT dan melaporkan status saat ini.

Maret dan April 2020, Asisten pengawas menerima surat pengaduan dan UKM dari anggota koperasi Indosurya melalui PPID Kementerian Koperasi, sehingga Kementerian dapat menindaklanjuti dan menyelesaikan masalah dengan segera. Indosurya, “simpul Argus. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *