Investasi akan datang, Lampung menuntut untuk mempertahankan tanah pertanian

TRIBUNNEWS.COM-Aliran investasi yang cepat memudahkan konversi lahan pertanian di Provinsi Lampung.

Kementerian Pertanian (Kementan) dan Dewan Provinsi Lampung mewajibkan Kabupaten / Kotamadya Lampung untuk mempertahankan area lahan pertanian untuk memastikan pasokan makanan. — Provinsi Lampung mendorong provinsi dan pemerintah Lampung / pemerintah kota untuk menghasilkan peta geospasial lahan pertanian. Alasannya adalah bahwa di antara 11 daerah dengan peraturan LP2B, hanya Kabupaten Lampung Selatan yang memiliki peta geospasial LP2B.

Menteri Pertanian (Meng Dan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyerukan perlawanan terhadap perubahan penggunaan lahan dan melengkapi peran aktif yang dimainkan oleh pemerintah daerah. Efek tanah pertanian pada manfaat lain akan berdampak negatif pada ketahanan pangan Indonesia. Selain itu, ini juga akan mengurangi kesejahteraan petani. “Menurut fungsi lahan, Kementerian Pertanian memverifikasi dan menyinkronkan sawah, dan membuat peta untuk melindungi sawah. Kementerian Pertanian juga terlibat dalam perlindungan sawah terpadu, yang ditetapkan sebagai berkelanjutan dalam peraturan provinsi / kabupaten / kota RTRW regional. Lahan untuk Pertanian dan Pangan (LP2B) .——————————————————————————————————————————————————————————— kata-kata lain. ). Edisi ke-17 tahun 2013 adalah tentang pertanian berkelanjutan dan lahan pangan (LP2B).

“Semangat kelahiran Perda adalah prasyarat bagi Lampung untuk mempertahankan makanan nasional dan memastikan bahwa tanah yang diolah tidak berkurang,” kata Mingrum Gumay. — Mingrum mengatakan bahwa Perda kemudian menelurkan 11 pemukiman / kota regional, tetapi diyakini bahwa penerapan peraturan ini lambat, sehingga masih ada empat daerah yang tidak memiliki peraturan LP2B, yaitu Pesawa Run, Mesuji, Pesisir Barat dan Lampung Barat .

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *