Kementerian Kesehatan dan IPB membahas untuk mempercepat pembangunan di daerah pedesaan

Berg, TRIBUNNEWS.COM-Rural, Wilayah Rentan dan Departemen Imigrasi (Departemen PDTT) dan Institut Pertanian Bogor (ITB) mengadakan pertemuan untuk membahas rencana pembangunan pedesaan baru dan skala prioritas untuk lima tahun ke depan. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar mengatakan bahwa ia bekerja sama dengan IPB karena dianggap sebagai salah satu kampus yang dapat mempromosikan pembangunan pedesaan, terutama sebagian besar penduduk desa di Indonesia adalah petani.

“Kementerian Kesehatan dan IPB tidak dapat dipisahkan, karena 92,7% desa didasarkan pada pertanian, dan kami sangat akrab dengan” IPB memiliki dasar yang kuat di bidang pertanian, “Menteri Harim di Bogor Jumat (08/05 / 2020) Didampingi oleh Sekretaris Jenderal Anwar Sanusi dan beberapa pejabat senior, Halim menjelaskan apa yang dipertimbangkan dan memerlukan kontak dengan para intelektual BIP untuk berhasil mengimplementasikan Rencana Pembangunan Nasional 1, yang dimulai pada tahun 202. Rencana utama dari Departemen Kesehatan PDTT meliputi pengembangan sumber daya manusia yang maju dan daya saing pedesaan, reformasi sistem jaring pengaman sosial pedesaan (JPS), pengembangan pariwisata pedesaan dan pembangunan ekonomi pedesaan.- — Menteri Gus menjelaskan bahwa selain penelitian data, pihaknya juga membutuhkan bantuan IPB di bidang penelitian untuk memaksimalkan pembangunan pedesaan.

“Tentu saja kita membutuhkan IPB, penelitian dan pengembangan desa Penelitian ini memberikan banyak dukungan. Diskusi harus didasarkan pada persiapan PDBDes 2021, paling lambat pada bulan Agustus, “tambahnya.

Selain itu, Menteri Gus juga meminta IPB untuk membantu merumuskan formula baru untuk penggunaan dana pedesaan, karena sejauh ini, karena banyak Kepala desa mengeluh bahwa formula yang dirumuskan oleh Departemen Keuangan (Departemen Keuangan) tidak valid. Dan mengeluh.

Sejauh ini, penggunaan dana desa masih menggunakan formula, dan desa-desa Indonesia memiliki banyak kategori, termasuk mengembangkan, mengembangkan, mandiri dan Desa-desa yang kurang beruntung, formula yang berbeda diperlukan- “” Mulai sekarang, kami akan meminta untuk mengundang diskusi, kami mengusulkan konsep, dan kemudian mengirimkannya ke Kementerian Keuangan, kami menyampaikan masalah terkait dengan formula yang saat ini diterapkan, “pungkasnya. Jalan. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *