Surya Tjandra mengusulkan undang-undang komprehensif untuk milenium

TRIBUNNEWS.COM – Undang-undang yang komprehensif diprakarsai oleh pemerintah untuk menyederhanakan peraturan yang dapat menghambat pekerjaan dan investasi. Oleh karena itu, RUU yang komprehensif harus diperkenalkan kepada semua kelompok, terutama milenium yang akan bergabung dengan angkatan kerja.

Atas alasan ini, Senin (3/9/2020), Wakil Menteri Urusan Pertanian dan Perencanaan Wilayah / Wakil Direktur Administrasi Pertanahan Nasional Surya Tjandra (Surya Tjandra) memperkenalkan undang-undang komprehensif kepada para siswa. Universitas Katolik Atmajaya di Jakarta.

Dalam diskusi tentang “Penelitian Hukum Komprehensif: Akankah Tanah dan Tanah Indonesia Tetap Sehat Atas Nama Investasi?” Surya Tjandra menjelaskan secara rinci apa hukum komprehensif itu sehingga dapat dipahami dengan baik.

Surya Tjandra mengatakan bahwa kaum muda perlu memahami hukum yang komprehensif ini, dan pemerintah bekerja keras untuk menerapkan hukum ini untuk memfasilitasi masyarakat. Surya Tjandra mengatakan: “Kita perlu dialog semacam ini. Kita perlu tahu bahwa undang-undang komprehensif pada dasarnya memaksa pemerintah dan masyarakat untuk meninggalkan bisnis seperti biasa. Situasi saat ini bergerak ke arah ini.”

Selain itu, Surya Jadra (Surya Tjandra) mengatakan bahwa mempertimbangkan tiga poin utama, perencanaan tata ruang adalah salah satu bidang yang disinkronkan dengan penciptaan karya. Surya Tjandra menyimpulkan: “Lindungi lingkungan, lindungi pertanian dan pembangunan itu sendiri.”

Kali ini, Djamester Simarmata, seorang ahli ekonomi dan dosen di Universitas Indonesia, mengungkapkan. Djamester Simarmata mengungkapkan bahwa penting bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dicapai tanpa investasi. Undang-undang yang komprehensif akan menyederhanakan masalah yang dilarang seperti pembebasan lahan.

Undang-undang hak cipta tenaga kerja juga memberikan sisi positif bagi para peserta bisnis, misalnya, Ivor Pasaribu dari Leks & CO Lawyers menyambut baik undang-undang hak cipta. Ivor Pasaribu mengatakan: “Dengan UU Hak Cipta, akan ada standar untuk merumuskan proyek-proyek pembangunan, karena tidak ada hal seperti itu sekarang, dan kemudian dalam undang-undang, izin konstruksi bangunan (IMB) digantikan oleh perjanjian pembangunan.” Dapat muda Orang-orang memberikan pengetahuan yang lebih luas dan lebih lengkap tentang hukum Cipta Karya yang komprehensif, dan dapat belajar lebih banyak tentang pentingnya hukum untuk penciptaan lapangan kerja. Demi kesejahteraan rakyat Indonesia di masa depan. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *