Kementerian Pertanian dan kementerian lain mengembangkan bisnis makanan di Kalimantan Tengah

TRIBUNNEWS.COM – Kementerian Pertanian (Kementan) sedang mengembangkan perkebunan pangan seluas 164.598 hektar di Kalimantan Tengah (Kalimantan Tengah) untuk menjadikan Kalimantan Tengah sebagai lumbung pangan di masa depan. — Konsep pengembangan makanan ini akan memasukkan tanaman pangan, berkebun, perkebunan dan ternak ke tanah yang sudah disediakan. -Kuntoro Boga Andri, kepala Kantor Hubungan Masyarakat dan Informasi Kementerian Pertanian, menjelaskan bahwa sektor pangan berencana dipimpin oleh Presiden Jokowi untuk membuat Provinsi Kalimantan Tengah (Garten) Siapkan gudang makanan, prosedurnya berbeda dengan sawah.

Pengembangan sektor pangan melibatkan sinergi dari tiga kementerian dan komisi: Kementerian Pertanian, Kementerian PURP, dan Kementerian Pertahanan. Kami menciptakan konsep klaster, jadi kami perlu memetakan setiap area, kami mengelompokkannya bersama-sama, ada kelompok yang sama di tanah, termasuk tanaman pangan, berkebun, perkebunan dan ternak, yang berbeda dari sawah yang hanya menggunakan beras sebagai komoditas. Kuntoro mengatakan kepada Kantor Pusat Kementerian Pertanian di Jakarta, Kamis (25/6/20). Luas areal tersebut bertambah 79.142 hektare. Mulai tahun 2020, dengan pengembangan intensifikasi lahan seluas 30.000 hektare akan menjadi landasan bagi pembentukan lapangan pangan modern berbasis masyarakat petani. Sebuah contoh.”. Selain itu, Quintoro juga menunjukkan bahwa pengembangan lahan di sektor pangan bukan untuk membuka kembali pengembangan lahan gambut, tetapi untuk mengoptimalkan penggunaan mantan PLG, bukan penggunaan mantan PLG. -Lahan PLG untuk pangan .— Lahan ini merupakan rawa pasang surut dan rawa, di mana tanah mineralnya lebih disukai daripada tanah legum. Gambut biasanya dangkal (kurang dari 1 m). Melalui pengelolaan modern lahan-lahan tersebut, hasil panen padi di sana bisa mencapai 4 hingga 5 ton per hektar. Dia mengatakan: “Bagian selatan Plumbissau dan Capuas biasanya tipe A pasang surut atau selalu dibanjiri dengan pengelolaan air yang baik. Tanah ini dapat digunakan secara optimal dan tidak akan mengganggu penanaman. Waktu. “Sampai bisa diekspor. Jika departemen UPPR berperan atau mendukung pengembangan irigasi primer dan sekunder, maka irigasi tersier akan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian.

“Partisipasi Kementerian Pertahanan Nasional telah memainkan peran dalam penempatan personel TNI.” Dia mengatakan bahwa percepatan pengembangan tanah, pembibitan, penyerapan biji-bijian dan pemantauan tanah sangat kuat.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *