Menteri LHK mengunjungi tempat-tempat di mana UU Kehutanan Sosial dan TORA diajukan ke seluruh Sumatera

Siti Nurbaya, Menteri TRIBUNNEWS.COM-LHK, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Bangka Belitung. Selama kunjungan ini, Menteri LHK mengunjungi gempa hutan rakyat (HKm) 01 di desa Kec Kurau Barat. Kaba Koba Bangka, Tanjung Bangka Belitung, Provinsi Tengah, Senin lalu (27/7/2020) .Pada 2016, HKm memperoleh legalitas hutan kemasyarakatan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Baca: Bersama dengan KLHK, masyarakat peduli tentang peran Karhutla dalam mencegah pencegahan kebakaran

Menggunakan HKm, yang berjarak sekitar 28,1 kilometer dari Bandara Depati Amir Angkatan Darat, Pangkalpinang harus menjadi pengajuan perhutanan sosial oleh Presiden Jokowi pada bulan Agustus tahun depan Dan Land Reform Land Action (TORA) Act (SK). Menteri Siti mengatakan, Senin (27/7/2020): “Bangka Belitung dipilih untuk meneruskan keputusan Presiden ke seluruh Sumatra.”

Luas 213 hektar HKm adalah yang pertama memenangkan kompetisi KLHK Wana Lestari Berkelanjutan 2018 Memenangkan kategori izin penebangan untuk menggunakan hutan rakyat. Dalam HKm, masyarakat dapat menggunakan pengelolaan hutan. Kegiatan kelompok masyarakat di sana termasuk ekowisata, kehutanan, perlindungan dan perlindungan bakau, pendidikan lingkungan dan pembibitan. Menteri Siti mengatakan: “Kami menggunakan mangrove sebagai tema karena ini juga merupakan bagian dari peringatan Hari Mangrove Dunia. Kebetulan, hutan bakau juga dikelola oleh hutan sosial.”

Baca: Menteri Siti Nurbaya: Pemerintah mendukung Indonesia Tindakan dan tindakan dalam komunitas teknik-Menteri Siti melanjutkan dengan mengatakan bahwa jika rencana presiden di Bangka Belitung adalah untuk menyerahkan keputusan untuk seluruh Sumatera, akan ada sekitar 700 unit SK, sekitar 600-700.000 hektar. Dia menambahkan: “Kemudian, kami akan menyelesaikan semua pekerjaan distribusi sebelum pertengahan September.” Rencana untuk memilih lokasi gempa HKm 01 Bangka Belitung juga terkait dengan masalah-masalah penting seperti restorasi ekowisata mangrove dan penguatan perikanan hutan Ekonomi masyarakat, perlindungan dan perlindungan hutan bakau dan pemulihan hutan bakau. Isu-isu ini kurang lebih terkait dengan upaya untuk menghidupkan kembali ekonomi masyarakat dalam pandemi Covid-19 dengan beradaptasi dengan kebiasaan baru.

Baca: Gakkum LHK Jabalnusra mengungkapkan perdagangan online organ hewan yang dilindungi

Sebagai contoh, realisasi kehutanan sosial (PS) yang telah memberikan hak guna kepada masyarakat hingga “Pada 24 Juni, untuk Pada tahun 2020, 4.194.689,82 hektar lahan akan ditambahkan ke 860.770 rumah tangga, dengan total 6.632 SK / izin. Menteri Siti menambahkan: “Dari sana, sekitar 52% dari keputusan kehutanan sosial telah ditransfer ke masyarakat. “- Sejauh menyangkut TORA, jumlah pencapaian pada Juni 2020 telah mencapai 63%, atau 2.658.584 hektar. – Baca: Pada ulang tahun pajak ke-75, Menteri Siti Nubaya diganjar hadiah – Menteri pendamping LHK , Gubernur Provinsi Bangka Belitung, Biro Kabupaten Bangka Tengah, Kepala Kepolisian Distrik Bangka Belitung, Than Reim 045 Garuda Jaya, Kunjungan Kerja Direktur Pelaksana Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (PSKL) Central KLHK, Penjabat Direktur Pelaksana DAS dan Perlindungan Hutan KLHK, Kepala Lembaga Penelitian dan Pengembangan KLHK, dan Kepala Departemen Implementasi Teknologi KLHK di Provinsi Bangka Belitung. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *