Menteri Tenaga Kerja meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan keselamatan pekerja selama pandemi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziyah menyerukan inspeksi tenaga kerja di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan bahwa pekerja yang terkena dampak epidemi Covid-19 dapat bekerja dengan aman dan nyaman di lingkungan kerja mereka. -Oleh karena itu, pengawas ketenagakerjaan harus melakukan segala upaya untuk mencegah dan mengendalikan Covid 19 di tempat kerja, dan untuk mematuhi pelaku bisnis di tempat kerja. Melalui langkah-langkah pencegahan, berikan panduan, deteksi dini, dan penerapan standar ketenagakerjaan untuk menerapkan standar ketenagakerjaan.

“Dunia bisnis harus berlanjut, tetapi juga harus memastikan keselamatan pekerja. Ini adalah peran penting dalam keselamatan dan kesehatan kerja. Pengawasan (K3) adalah untuk memastikan perlindungan pekerja selama pandemi Covid-19,” oleh Menaker Id Dikatakan dalam webinar tentang “Dinamika Kepatuhan dalam Penerapan Standar Perburuhan di Era Biasa Pasca-Kovid-19” yang diselenggarakan oleh Televisi Nasional. Forum Kerangka Kerja Standar Buruh (FKNKN) (15/06/2020) diadakan di Jakarta pada hari Senin, Menteri Date juga meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memperkuat kerja sama dan sinergi dengan kerangka kerja standar ketenagakerjaan di perusahaan, karena kerangka kerja ini telah menjadi Strategi mitra membantu memastikan kepatuhan dengan standar tenaga kerja perusahaan.

“Menurut tugas dan fungsi pekerja, kerja sama antara pengawas ketenagakerjaan dan kerangka kerja peraturan harus menciptakan lingkungan kerja yang menguntungkan, memungkinkan perusahaan untuk mempertahankan produktivitas, dan melindungi hak-hak pekerja,” Menaker Ida menemani Direktur Jenderal Binwasnaker sementara . Dan K3 Kemnaker Iswandi Hari.

Menteri Ida mengakui bahwa dalam hal tenaga kerja, ia selalu menghadapi tantangan klasik, yaitu, jumlah pengawas ketenagakerjaan tidak ideal dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diaudit. Dia mengatakan: “Publik tunduk pada standar ketenagakerjaan.” Keputusan No. 33 tentang Prosedur Inspeksi Perburuhan dan Penganan di Tempat Kerja No. 1 tahun 2020, dan amandemen terhadap Peraturan No. 33 Menteri Tenaga Kerja. Dia berkata: “Jumlah pengawas ketenagakerjaan saat ini sekitar 1.574, dan pengawas hanya dapat mengawasi 103.680 perusahaan, terhitung 40,9% dari total.” *)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *