Peningkatan keselamatan SDP, Ditjen Hubdat bertanggung jawab atas audit manajemen keselamatan kapal Bimtek

TRIBUNNEWS.COM-Meningkatkan kemampuan transportasi sumber daya manusia (SDM) di bidang keselamatan dan keamanan sungai, danau, dan penyeberangan pejalan kaki (SDP) merupakan salah satu tugas penting sektor transportasi. Dalam Resolusi PM 122/2018, setelah arahan umum angkutan laut dilaksanakan terlebih dahulu, arahan umum angkutan darat sekarang secara resmi diadopsi untuk memastikan terlaksananya fungsi keselamatan dan keamanan angkutan laut SDP. Oleh karena itu, Administrasi Umum Angkutan Darat telah memberikan nasihat teknis di lingkungan transportasi SDP untuk mendukung fungsi keselamatan dan keamanan navigasi SDP.

“Untuk kita semua siapkan sarana, prasarana, regulasi, SDM dan oleh karena itu, untuk saat ini saya mengundang rekan-rekan dari Dewan TSDP dan hari ini bimbingan teknis” hui “untuk bergabung mempercepat keamanan transportasi SDP Pelaksanaan fungsinya dapat sepenuhnya dilaksanakan oleh Administrasi Umum Perhubungan Darat, “Dalam bimbingan teknis, Pandu Yunianto, Direktur Dinas Perhubungan Sungai dan Danau Hanoi, Banduyuni Anto, mengatakan pada Rabu (22/7) sore di sebelah Barat. The Green Peak Hotel and Convention and Exhibition Center di Bogor, Jawa akan dilaksanakan pada “Prosedur Audit Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-Code) yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli 2020.

Biasanya Bimtek akan membahas dua macam material, yaitu Safety Management Certificate (SMC) dan Certificate of Conformity (DOC). Melalui “Pedoman Teknis Prosedur Review Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-CODE) ini, Pan Du menyatakan bahwa Administrasi Umum Angkutan Darat siap memenuhi persyaratan untuk penerbitan “Safety Management Certificate” (SMC) dan “Certificate of Conformity” (DOC). Kapal SDP. – “Dari 35 peserta Badan Pengelola Transportasi Darat Indonesia (BPTD) dan Dewan TSDP, total 35 peserta mengikuti konferensi bimtek. Seluruh peserta bimtek dituntut mempersiapkan tujuan tersebut untuk menghadapi tantangan dan permasalahan. Tantangan dan permasalahan tersebut akan terus berlanjut. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan layanan transportasi SDP yang aman, nyaman dan terjamin kepada masyarakat untuk mendukung akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi khususnya konektivitas wilayah, logistik dan distribusi serta Kawasan Strategis Wisata Nasional (KSPN). Tugasnya tidak mudah, Tapi saya yakin dan yakin melalui kerja keras, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak, kita bisa mewujudkannya bersama, ”tambah Pandu. Peserta akan berpartisipasi aktif dalam persiapan pelaksanaan PM 122/2018 mengenai organisasi dan tata kerja Mini untuk mengejar bentuk transportasi:

1. Merencanakan / meningkatkan fasilitas SDP, memahami pembangunan kapal penyeberangan, bus air dan kapal patroli; -2. Merencanakan / meningkatkan infrastruktur PDS yaitu pembangunan pelabuhan / terminal di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan Renstra 2020-2024;

3. Penyusunan regulasi yaitu hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan perizinan, khususnya yang terkait dengan kapal SDP Sertifikat keselamatan, lalu lintas dan navigasi, fungsi sabuk pengaman dan hal-hal yang terkait dengan patroli dan penegakan hukum di kawasan SDP;

4. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dengan memperkuat kerjasama dengan Poltrans SDP Palembang dan / atau BP2TL Ditjen Hubla yaitu menyelenggarakan pelatihan Kursus (termasuk pelatihan untuk personel patroli, STC dan operator bandara dan pelatihan keterampilan SDP lainnya);

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *