Kementerian Pertanian: Prosedur harus diikuti untuk penyembelihan dan eksekusi hewan

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) terus menyesuaikan pelaksanaan Idul Adha dengan penyembelihan hewan kurban secara aman saat pandemi Covid-19, salah satunya melalui penerapan Peraturan Kementerian Pertanian (Permentan) Nomor 114 Tahun 2014 .

Direktur Biro Peternakan dan Kesehatan Hewan (Direktur PKH) I Ketut Diarmita, Kementerian Pertanian, mengatakan kebijakan tersebut secara umum mengatur upaya penyesuaian pelaksanaan kegiatan normal baru untuk penjualan. Hewan yang dikorbankan dan disembelih – Seperti kita ketahui, Kementerian Pertanian juga mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk para korban pandemi Covid-19.

“Saat operasi Kupani dilaksanakan tahun ini, maka harus I Ketut Diarmita mengatakan dalam peristiwa Tani On:“ Pokoknya memperhatikan tiga hal, yaitu kesehatan hewan yang akan dikorbankan, proses penyembelihan dan Xiang You Orang yang membutuhkan mendistribusikan daging. “Selasa (21/7) mengadakan on site hajatan di kantor pusat Kementerian Pertanian. Menurut Ketut, pelaksanaan operasi penebangan harus memenuhi syarat utama kesehatan hewan. Dikatakannya karena banyak penyakit hewan yang bisa menular ke manusia, kesehatan hewan sangat penting. Penting. Terkait penyelenggaraan hewan kurban, perlu memperhatikan regulasi teknis yang diatur dalam Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 114 Tahun 2014 tentang pemotongan hewan kurban, “ujarnya.

Di lokasi yang sama, Kementerian Humas dan Direktur Biro Penerangan Kuntoro Boga Andri menegaskan, meski masyarakat perlu memperhatikan Idul Fitri yang ada, mereka juga bisa melakukan rangkaian tata tertib sholat Idul Fitri —

– “Hari ini kita telah mensosialisasikan tata cara sanitasi dan penyembelihan hewan kurban. Semoga Tuhan memberkati, semuanya bisa berjalan dengan lancar dan selamat,” tandasnya. -Di sisi lain, pemerintah terus melindungi kebutuhan sembako dan memastikan suplai makanan hidung tetap terjaga dengan baik. Selain itu, kata Quintoro, meski terjadi pandemi, petani tetap berproduksi. Komunitas juga tersedia. Lalu yang ketiga ada di kantor. Ia menyimpulkan meski kesepakatan sanitasi harus diikuti, Kementerian Pertanian akan tetap bekerja seperti biasa. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *