Dalam persiapan untuk implementasi TSS di negara-negara lain dan Selat Lombok, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan latihan di atas meja

TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan sebelum penerapan TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020. Salah satunya, tabletop exercise (23/6) yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan hari ini dipimpin oleh Biro Navigasi Daerah Tingkat I Tanjung Pruek, yang melibatkan berbagai organisasi terkait.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Budi Karya Sumadi) mengumumkan pencapaian ini merupakan rekor sejarah baru bagi Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan pertama di dunia yang berada di Selat Kepulauan Terluar. (Yaitu Selat Sunta dan Selat Lombok) memiliki peta pemisah selat atau TSS.

Sukses menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan selaku badan pengelola maritim IMO bidang maritim global telah mendukung pengusulan TSS di Selat Sundar dan Lombok selama lebih dari dua tahun. -Dalam unjuk kerja ini, berbagai organisasi terkait seperti Kementerian Perhubungan, Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Bakamura, Kepulauan Basanas, Badan Intelijen Negara (BIN), POLAIRUD dan instansi lainnya bersama-sama melaksanakan Kapal Nasional. Communications Marine and Coast Guard merencanakan skenario lalu lintas dan pergerakan selama patroli dan operasi penegakan hukum di bidang keselamatan jalan raya dari keselamatan TSS. — “Tujuannya untuk melakukan operasi patroli dan penegakan hukum sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan,” kata Ketua Unit (KPLP) Ahmed, Selasa (23/6). Ahmed mengatakan, TSS Selat Sunda dan Selat Lombok telah mendapat persetujuan IMO dan resmi diimplementasikan di ALKI (Indonesia Islands Sea Route). ) I dan II. Ahmed mengatakan: “Kawasan ini sangat padat, dan kebebasan lintas kapal asing juga sangat padat.” Ia menegaskan bahwa penerapan TSS Selat Sunda merupakan upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas laut sebagai perlindungan lingkungan laut. cara.

Dalam pekerjaan ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk melakukan tugas penegakan hukum maritim, meliputi penyidikan, identifikasi, penuntutan, penangkapan, pemeriksaan, dan penyidikan hingga hasil penyidikan memenuhi persyaratan hukum Prosedur yang benar. Enam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, dan KN. Cundrik P.204, KN belati P.205 dan KN. Persiapan Jembio P. VTS dan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini, kami berharap instansi terkait dapat berkoordinasi dan berkomunikasi secara sistematis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan hukum, karena kami tidak dapat mengatakan,“ Bekerja sendiri untuk menjaga keselamatan dan perlindungan lalu lintas laut ”. “Lingkungan maritim laut Indonesia.

Hadir dalam acara tersebut para pakar dari Umar Aris, Menteri Perhubungan Hukum dan Reformasi Birokrasi, serta instansi dan pemangku kepentingan terkait (seperti Departemen Koordinasi Maritim, Bakamla, Basarnas BIN, POLAIRUD, dll.). Perwakilan pejabat dan staf.Selain itu, Kementerian Perhubungan akan mengadakan pelatihan persiapan apel / pembasahan di Pelabuhan Merak, Kota Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *