Untuk mempersiapkan implementasi TSS di Selat Songda dan Lombok, Kementerian Perhubungan menyelenggarakan tabletop exercise

TRIBUNNEWS.COM-Sebelum diberlakukannya TSS (Traffic Separation Plan) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan telah melakukan berbagai persiapan. Salah satunya adalah meja latihan (23/6) yang diselenggarakan Kementerian Perhubungan hari ini di Kantor Distrik Navigasi Level 1 Tanjung Priok (Tanjung Priok), melibatkan berbagai instansi terkait. Kepulauan, yaitu pulau-pulau yang terletak di Selat Sunta dan Selat Lombok.

Sukses menjadi kebanggaan Indonesia, khususnya Kementerian Perhubungan selaku Departemen Pengelolaan Maritim IMO telah lebih dari dua kali mempertahankan proposal TSS yaitu Selat dan Selat Lombok. Berbagai instansi terkait, seperti Kementerian Perhubungan Provinsi Bunan, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Penanaman Modal, Bakamura, Barcelona, ​​Badan Intelijen Negara (BIN), POLAIRUD dan instansi lainnya melakukan patroli dan Dalam perencanaan tindakan penegakan hukum, rencana komunikasi dan manuver kapal nasional dilaksanakan. — “Tujuannya untuk melakukan operasi patroli dan penegakan hukum sesuai prosedur yang telah ditetapkan,” kata Ahmed, Kepala Satuan Penjaga Pantai dan Korps Marinir, Selasa (23/6).

Ahmed menyampaikan bahwa TSS Selat Sunda dan Selat Lombok telah mendapat persetujuan dari International Maritime Organization (IMO) untuk secara resmi mengimplementasikan Kepulauan Indonesia I dan II di dalam ALKI (Alur Laut). Ahmed mengatakan: “Kawasan ini sangat padat, dan kebebasan lintas kapal asing juga sangat padat.” Ia menegaskan bahwa penerapan TSS Selat Sunda merupakan upaya pemerintah untuk menjamin keselamatan lalu lintas laut sebagai perlindungan lingkungan laut. cara.

Dalam pekerjaan ini, Kementerian Perhubungan akan mengerahkan 6 (enam) kapal patroli KPLP untuk melakukan tugas penegakan hukum maritim, meliputi penyidikan, identifikasi, penuntutan, penangkapan, pemeriksaan, dan penyidikan hingga penyidikan memenuhi persyaratan hukum Sampai prosedurnya benar. Enam kapal patroli tersebut adalah KN Trisula P.111, KN Alugara P.114, KN Clurit P-.203, dan KN. Cundrik P.204, KN belati P.205 dan KN. Persiapan Jembio P. VTS dan panduan navigasi.

“Melalui kegiatan ini diharapkan instansi terkait dapat melakukan koordinasi dan komunikasi yang sistematis dan komprehensif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, karena kita tidak dapat menjaga keselamatan dan perlindungan lalu lintas laut sendirian. Lingkungan maritim di perairan Indonesia”, Heng Kata Kee. BIN, POLAIRUD, dll. Selain itu, Kementerian Perhubungan akan menggelar pelatihan persiapan apel / pembasahan di Pelabuhan Merak, Kota Banten pada 27 Juni 2020. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *