Menaker meminta pengawas ketenagakerjaan untuk memastikan keselamatan pekerja selama pandemi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah meminta pengawas ketenagakerjaan di tingkat pusat dan daerah untuk memastikan pekerja / buruh selama wabah Covid-19 bekerja dengan aman dan nyaman di lingkungan kerja masing-masing. Pengawas ketenagakerjaan harus melakukan segala upaya untuk mencegah dan mengendalikan Covid 19 di tempat kerja, dan untuk memungkinkan pelaku bisnis mematuhi standar ketenagakerjaan dengan mengambil langkah-langkah pencegahan, memberikan panduan dan deteksi dini, serta menerapkan standar ketenagakerjaan.

“Dunia usaha harus terus berjalan, namun juga harus menjamin keselamatan pekerja. Di sinilah Pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berperan penting dalam menjamin perlindungan pekerja dalam pandemi Covid-19,” oleh Dalam webinar yang diselenggarakan oleh Forum Standar Tenaga Kerja Eksekutif Nasional, Menaker Ida mengatakan dalam webinar tersebut: “Dinamika pemenuhan standar ketenagakerjaan di era normal baru pasca-Covid-19.” (FKNKN), Jakarta, Senin (15 Juni 2020).

Menteri Ada juga meminta pengawas ketenagakerjaan untuk mempertimbangkan para eksekutif senior ini sebagai mitra strategis untuk memastikan kepatuhan, sehingga meningkatkan kolaborasi dan sinergi perusahaan dengan kerangka standar ketenagakerjaan. . Menaker Ida, didampingi oleh penjabat direktur jenderal Binwasnaker, mengumumkan: “Sesuai dengan tugas dan fungsinya, kolaborasi antara pengawas ketenagakerjaan dan kerangka peraturan harus menciptakan lingkungan kerja yang baik sehingga perusahaan dapat menjaga produktivitas dan hak-hak pekerja dilindungi.” Menteri Ketenagakerjaan Iswandi Hari K3: Menteri Ada mengakui bahwa sebagai tenaga kerja, ia masih menghadapi tantangan klasik, yakni jumlah pengawas kerja yang kurang ideal dibandingkan dengan jumlah perusahaan yang diaudit. Kata publik saat memeriksa standar ketenagakerjaan.

Menteri Aida mengungkapkan, menurut data laporan ketenagakerjaan sukarela, jumlah perusahaan mencapai 252.880, dan jumlah karyawan sebanyak 13.138.048. Prosedur Pengawasan Ketenagakerjaan ke-33 tahun 2016 dan Peraturan Ketenagakerjaan Nomor 1 tahun 2020 melibatkan perubahan pada tahun 2016 No. Dalam amandemen Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33, pengawas ketenagakerjaan harus memeriksa minimal 5 perusahaan setiap bulan atau 60 perusahaan dalam setahun. Katanya. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *