Menteri Tenaga Kerja: Badai harus berlalu, tolong bubarkan pekerja yang diberhentikan nanti

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah sekali lagi memperingatkan komunitas bisnis bahwa keputusan untuk memutuskan hubungan kerja (PHK) adalah opsi terakhir untuk menangani dampak pandemi Covid-19. “Redundansi adalah langkah terakhir dan ini adalah langkah wajib. Ketika langkah-langkah lain tidak lagi memungkinkan. Tetapi jika Anda masih bisa menghilangkan lembur, kurangi shift dan jam kerja, dan ambil setengah dari gaji Anda, maka silakan coba langkah ini dulu,” kata Menteri Sumber Daya Manusia. -Ida Fauziyah meminta pengusaha untuk memulangkan pekerja. / Karena Covid, para pekerja di-PHK dan dikirim kembali ke negara itu. Telepon balik dulu. Kalian sudah mengenal satu sama lain. “Pelatihan baru. Selama ini sudah seperti keluarga,” lanjut Ada dalam keterangan tertulis, Rabu (22/4/2020). “Kita kerja keras untuk menjaga pembangunan ekonomi. Proyek Strategis Nasional (PSN), jadi harus kita lanjutkan. Karena industri, industri erat kaitannya dengan kehidupan banyak orang. Namun, pengoperasiannya tentunya sejalan dengan kesepakatan Covid di tempat kerja. Kita cermati standar K3. Salus populi suprema lex esto (hukum tertinggi untuk keselamatan diri). Biar saya ingatkan lagi ya, ”lanjutnya.

Menda Ida membeberkan data terakhir dari Kementerian Ketenagakerjaan per 21 April. Jumlah pekerja formal dan informal 2.084.593 di departemen dari 116.370 perusahaan yang terdampak Covid-19. — “Sebaran jumlah perusahaan PHK dan pekerja formal 1.304.777 dari 4.690 perusahaan. Selama periode ini 41.236 perusahaan ditiadakan, dengan total pekerja 241.431,” ujarnya. Menteri menyimpulkan: “Sektor informal juga terkena dampak hilangnya 538.385 pekerja oleh 31.444 perusahaan atau UMKM.” (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *