Mendes PDTT memastikan bahwa alokasi BLT transparan dan diawasi dengan ketat

Jakarta TRIBUNNEWS.COM – Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Keimigrasian (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menyatakan distribusi bantuan tunai langsung (BLT) dari Dana Desa (DD) Itu transparan dan diawasi oleh warga. Menteri Halim mengatakan pada Rabu (3 Juni 2020): “Seluruh proses BLT Dana Desa berdasarkan prinsip desa, dan desa akan melakukannya agar desa bisa menjadi warga desa.” – Menteri Halim (Halim) Dikatakan bahwa proses penentuan manfaat BLT Dana Desa bagi keluarga penerima dilakukan secara bertahap dan melibatkan banyak orang.

Pendataan dimulai dari level lima pilar (RT) diantara tiga relawan desa Lawan Covid-19. – Konsultasi dan negosiasi untuk penetapan KPM Penerapan

Setelah itu, pindahkan daftar tersebut ke tingkat Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk menentukan KPM di tingkat desa. –Jika tumpang tindih dengan Jaring Pengaman Sosial (JPS) lain, kembalikan hasil Musdesus ini ke tingkat Kabupaten / Kota untuk sinkronisasi data pesanan. Menteri mengatakan: “Namun dengan adanya PMK 50, untuk mempercepat penyaluran BLT, Perbup tidak perlu mentransfer dana dari KPPN ke rekening kas desa (RKDes),” kata Mendag. Gus, sapaan akrabnya.

Dana Desa BLT adalah bagian penting dari pekerjaan kemanusiaan terkait dengan dampak ekonomi dari epidemi covid-19.

Dana Desa BLT, masing-masing KPM (keluarga penerima) akan menerima Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan (yaitu April, Mei dan Juni).

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *