Setelah penerapan TSS di Selat Sunta dan Lombok, Kementerian Perhubungan akan meningkatkan keamanan navigasi

TRIBUNNEWS.COM-Sejak dikeluarkannya Sistem Pemisahan Lalu Lintas (TSS) di Selat Sunda dan Selat Lombok pada tanggal 1 Juli 2020, Kementerian Perhubungan terus memberikan perlindungan dan menciptakan keselamatan kapal dalam navigasi melalui Administrasi Umum Transportasi Maritim.

Dalam hal ini, pemerintah telah memberikan perlindungan dan peningkatan keselamatan navigasi untuk Kementerian Transportasi dan Administrasi Umum Transportasi Maritim dengan menetapkan sejumlah aturan, termasuk kewajiban untuk melaporkan kapal yang melintasi selat. TSS dan Lombok Strait TSS berlaku untuk pelabuhan untuk prosedur transportasi ke pelabuhan Indonesia dan dua selat.

Karenanya, Direktur Jenderal Perhubungan Laut diwakili oleh Direktur Angkutan Laut Hengki Angkasawan pada upacara pembukaan sosialisasi pelaksanaan Sistem Pemisahan Transportasi Selat Lombok (TSS) dan Menteri Transportasi KM. Resolusi No. 129 tahun 2020 tentang pembentukan sistem jalan di Selat Lombok, Bali.

Menurut Hengki Angkasawan, selain melintasi Selat Malaka, jalur pelayaran kapal dagang di Asia Timur juga melewati Selat Sunta dan Selat Lombok. Tiga Selat menyediakan rute transportasi strategis yang sangat penting untuk transportasi laut internasional, terutama negara-negara Asia Timur seperti Cina dan Jepang. Apabila terdapat kendala navigasi di kawasan Selat Malaka, maka alternatif jalurnya adalah dengan menyeberangi Selat dan Selat Lombok. Bahasa Hindi melintasi perairan Indonesia. Pembentukan ALKI adalah hasil dari Indonesia sebagai negara kepulauan. Setelah itu, pemerintah Indonesia mengeluarkan “Konvensi PBB” mengeluarkan UU No. 17 tahun 1985 dan menyetujui “Hukum Laut PBB” tahun 1982. Ini menunjukkan bahwa Indonesia telah diakui secara internasional sebagai negara kepulauan dengan kedaulatan atas seluruh perairan Indonesia.

Tidak hanya itu, Hengki terus menunjukkan bahwa peran strategis jalur Selat dan Selat Lombok tidak hanya saluran padat, tetapi juga sering digunakan untuk pelayaran internasional, serta rute penyeberangan dari Pulau Jawa ke kapal penumpang dari Sumatera dan dari Jawa ke Nusa Tenggara Barat.

“Kepadatan lalu lintas di kedua sisi Selat dan Selat Lombok telah berdampak pada peningkatan jumlah kecelakaan laut seperti tabrakan dengan kapal, memaksa pemerintah Indonesia dan pihak terkait untuk segera mencari solusi dan mengambil tindakan. Kata Hengki. Administrasi Umum Transportasi Maritim telah memberlakukan beberapa peraturan, termasuk kewajiban pelaporan untuk TSS yang melintasi Selat Pelabuhan dan Selat Lombok, dengan tujuan pergi ke pelabuhan Indonesia dan mengendalikan prosedur perdagangan manusia. Dalam dua selat ini.

Selain itu, Kementerian Perhubungan melalui Administrasi Umum Angkutan Laut telah merumuskan pedoman bagi kapal yang akan melintas, baik yang sedang transit maupun di pelabuhan tujuan di Indonesia. Mengadopsi perintah Menteri Perhubungan KM. Resolusi No. 129 tahun 2020 tentang pembentukan sistem jalan di Selat Lombok.

“Menurut peraturan, sistem informasi notifikasi dan navigasi Selat Sunta dan Selat Lombok adalah wajib, yaitu untuk semua kapal bertanda Indonesia untuk melewati, melewati / memotong kartu pemisah lalu lintas (TSS). Lewati zona peringatan. Untuk semua kapal asing yang masuk ke Selat Sunda dan Pemisah Selat Lombok (TSS), sangat disarankan untuk ikut serta dalam sistem informasi dan pelaporan navigasi, “kata Henkey.

Selain itu, kata Henkey di Sun Dan Komunikasi antara selat dan kapal yang berlayar di Selat Lombok harus dilakukan dalam dialog yang mudah dipahami dan ringkas. Untuk sel TSSUntuk mencapai Sunda melalui siaran VHF di saluran 22 atau 68 dijuluki Merak VTS, dan untuk melewati TSS Selat Lombok melalui siaran VHF di saluran 16 atau 68 dijuluki Benoa VTS, semua kapal yang melewati TSS harus melakukan semua mendengarkan tugas. – “Di masa depan, semua kapal yang ingin melintasi TSS dan Selat Sunta di Lombok diharuskan untuk memberikan informasi tentang kondisi kapal dalam kondisi pemberat dan pemuatan, termasuk informasi tentang ukuran kapal, dan apakah itu diinginkan atau tidak, Hengki menyimpulkan: “Untuk meningkatkan keamanan navigasi, barang berbahaya dan informasi lainnya harus diangkut” (*).

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *