Kemendes PDTT telah merumuskan kebijakan yang tepat untuk pembangunan daerah tertinggal

JAKARTA TRIBUNNEWS.COM-Presiden Jokowi menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2020 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2020-2024. Ada 62 yang ditetapkan sebagai daerah tertinggal.

Daerah kemiskinan tersebar di Sumatera Utara, Sulawesi Tengah, Maluku, Papua dan Papua Barat. — Menteri Desa, Daerah Tertinggal, dan Imigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar (Abdul Halim Iskandar) menyambut baik kebijakan Presiden Joko Widodo.

“Perpres ini sudah kita ketahui. Silakan pelajari lebih lanjut,” kata Menteri Gus. -Menteri Gus mengatakan jika Perpres tersebut disebutkan akan menjadi standar bagi daerah tertinggal dalam hal sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan finansial dan aksesibilitas. — Daerah tertinggal ini adalah salah satunya. Kementerian Perdesaan, Kementerian Pembangunan dan Migrasi Daerah Tertinggal (Kemendes PDTT) menjadi tanggung jawab Direktorat Daerah Tertinggal (Ditjen PDT). Sesuai dengan Pasal 18 Perpres 12 Tahun 2015, Administrasi Umum PDT merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang percepatan pembangunan di daerah tertinggal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan Perpres ini, Kementerian Kesehatan PDTT akan merumuskan kebijakan untuk mempercepat pembangunan daerah rawan tersebut. Menteri Gus mengatakan.

Desa merupakan unit yang lebih kecil di daerah tertinggal dan berada di bawah Kementerian Kesehatan PDTT. Oleh karena itu, kebijakan strategis dan rencana bisnis akan dirumuskan untuk menjadikan masyarakat pedesaan lebih maju dan berkembang. – Mengidentifikasi daerah pedesaan Mengutamakan skala pembangunan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bekerja sama dengan perguruan tinggi seperti Universitas Gadjah Mada, Institut Penelitian Pertanian Bogor, dan Universitas Indonesia untuk melakukan review program yang sesuai bagi masyarakat.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *