Peningkatan keselamatan SDP, Ditjen Hubdat bertindak sebagai Bimtek untuk audit manajemen keselamatan kapal

TRIBUNNEWS.COM-Menyiapkan kapabilitas sumber daya manusia transportasi (SDM) dalam keselamatan dan keamanan sungai, danau, dan penyeberangan pejalan kaki (SDP) merupakan salah satu tugas penting sektor transportasi. Dalam Resolusi PM 122/2018, pelaksanaan fungsi keselamatan dan keamanan angkutan laut SDP kini secara resmi dijamin oleh arahan umum angkutan darat sebelum dilaksanakan oleh arahan umum angkutan laut terlebih dahulu. Oleh karena itu, Administrasi Umum Angkutan Darat telah melakukan bimbingan teknis di lingkungan angkutan SDP untuk mendukung fungsi perlindungan keselamatan muatan SDP. , Sedang dalam proses. Oleh karena itu, pada kesempatan kali ini, saya mengajak rekan-rekan dari TSDP Council dan peserta bimbingan teknis hari ini untuk bekerja sama mempercepat implementasi fungsi keselamatan dan keamanan SDP. Angkutan sehingga Administrasi Umum Angkutan Darat bisa sepenuhnya melaksanakannya, “kata Pandu Unianto, agen Angkutan Sungai Hanoi, Danau dan Penyeberangan Jalan, di Hotel Green Peak, Rabu (22/7) sore, saat Konferensi Bogor di Jawa Barat hingga 2020. Adapun “Pedoman Teknis Prosedur Audit Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-Code) akan dilaksanakan pada tanggal 25 Juli.

Secara umum, Bimtek akan membahas 2 macam material, yaitu “Safety Management Certificate” (SMC) dan Regulatory Compliance (DOC) : Pan Du mengungkapkan melalui “Panduan Teknis untuk Prosedur Tinjauan Manajemen Keselamatan Kapal” (ISM-CODE) bahwa Administrasi Umum Transportasi Darat siap untuk memenuhi persyaratan kemahiran untuk menerbitkan sertifikat dan dokumen manajemen keselamatan (SMC). Kepatuhan kapal SDP (DOC) ) .- “Menurut pendapat penasehat teknis ini, perwakilan dari Badan Penyelenggara Transportasi Darat Nasional Indonesia (BPTD) dan Biro TSDP berpartisipasi. Sebanyak 35 peserta dan peserta menyiapkan saran teknis untuk hal tersebut guna memenuhi tantangan dan tantangan yang akan terus ada. masalah. Seiring dengan pertumbuhan kebutuhan masyarakat akan layanan transportasi SDP yang aman, nyaman dan aman, untuk mendukung akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi, khususnya konektivitas wilayah, logistik dan distribusi serta Kawasan Strategis Wisata Nasional (KSPN). Pan Du menambahkan: “Kami dapat memahami bahwa tugas-tugas ini tidak mudah, tetapi saya percaya dan percaya bahwa melalui kerja keras, koordinasi dan komunikasi yang baik dengan semua pihak, kita dapat mencapai tujuan ini bersama.” – Pan Du Zhizhi Pada kata sambutan, peserta juknis dipanggil untuk berperan aktif dalam beberapa aspek berikut dalam persiapan pelaksanaan PM 122/2018 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Perhubungan:

1. Merencanakan / memperbaiki / membangun fasilitas SDP yaitu pembangunan Kapal penyeberangan, bus air dan kapal patroli;

2. Rencana peningkatan / pembangunan infrastruktur PDS, yaitu membangun pelabuhan / terminal di lokasi-lokasi strategis sesuai dengan rencana strategis 2020-2024;

3. Menyusun regulasi, yaitu Hal-hal yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangan khususnya regulasi yang terkait dengan sertifikat keselamatan kapal SDP, lalu lintas dan navigasi, fungsi portabilitas, serta patroli dan penegakan hukum departemen SDP;

4. Dengan memperkuat hubungan dengan Poltrans SDP Palembang dan / Atau kerja sama BP2TL Ditjen Hubla untuk meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, yaitu menyelenggarakan program pelatihan (termasuk pelatihan untuk personel patroli, STC dan operator bandara serta pelatihan keterampilan SDP lainnya);

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *