Kementerian Sosial telah memberikan KTP sementara untuk memastikan warga KAT bisa mendapatkan bantuan sosial berupa uang tunai dan sembako

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menegaskan komitmen dan keseriusan pemerintah yang besar terhadap kualitas hidup dan fungsi sosial masyarakat adat Indonesia. Menghadapi pandemi Covid-19, Kementerian Sosial memastikan masyarakat adat terpencil (KAT) diikutsertakan dalam program Jaring Pengaman Sosial (JPS) dengan memberikan Bantuan Sosial Tunai (BST) dan sembako.

Minimnya dokumen kependudukan, dalam hal ini Kartu Tanda Penduduk (KTP), merupakan masalah yang khas dan tidak dapat memutus kesempatan warga KAT untuk mengintervensi rezim JPS. Gunakan KTP sementara untuk mengatasinya. Menteri Sosial Julia (Juliari) mengatakan di Jakarta, Selasa (11/8), seiring berlanjutnya proses pembuatan KTP, masyarakat adat masih bisa mendapatkan bantuan. -Pidato Menteri dalam rangka memperingati Hari Masyarakat Adat Sedunia pada 9 Agustus. Sebelumnya pada Senin (10/08), Menteri Sosial menyampaikan pandangannya dalam webinar internasional bertema “Kuwait’s Indigenous Peoples-19th Century”. Organisasi koperasi Knowledge Center (RCE-ESD). Mendampingi Menteri Sosial dan Dirjen Pemberdayaan Sosial Edi Suharto (Edi Suharto). Dalam penjelasannya, Mensos mengatakan akibat pandemi Covid-19, masyarakat adat paling rentan dan paling berisiko. Memang, merek tidak dapat memperoleh informasi tentang virus, tidak dapat memperoleh pengetahuan tentang pencegahan virus dan perlindungan diri, serta tidak dapat memperoleh layanan medis. Ia menambahkan:

Keseriusan pemerintah dalam meningkatkan fungsi sosial KAT juga tercermin dari adanya arahan khusus pengelolaan masyarakat adat pada eselon II yaitu arahan pemberdayaan masyarakat adat terpencil .

Selama ini Sejauh ini, Kementerian Sosial telah menyusun berbagai rencana pemberdayaan KAT.Pada tahun 2019, rencana pemberdayaan KAT telah memberikan manfaat bagi 2.099 keluarga dengan anggaran sebesar Rp 137 miliar.Pada tahun 2018, jumlah bantuan telah mencapai Rp 127. Sepuluh provinsi dipisahkan dari rencana otorisasi KAT, antara lain Bali, Bengkulu, Bangka Belitung dan Lampung, sisanya 24 provinsi berada di Papua Aceh dan menjadi sasaran rencana otorisasi KAT.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *