Kementerian Sosial bersiap memberikan dukungan administratif untuk pembentukan Komite Nasional Penyandang Cacat

TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sosial Juliari P. Batubara menyatakan perlu adanya rencana dan tindakan khusus untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas. Dalam rapat internal dengan jajarannya, Menteri Sosial menyatakan hal itu untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Penyandang Cacat. Sebagai lembaga yang memantau, menyadari, dan membela hak-hak penyandang disabilitas, Majelis Nasional sudah seharusnya terlambat sejak lama.

Tugas pembinaan Keppres untuk Majelis Nasional mengacu pada Pasal 149 Perpres No.131, 132, 134 dan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Cacat. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah mulai menyusun KMT sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keputusan Presiden tersebut kemudian dibahas dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Keuangan serta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, kemudian diproses oleh Sekretariat Kementerian Negara untuk mendapatkan persetujuan Presiden. Keikutsertaan DPO sudah terwujud sejak awal perumusan, dan pemerintah telah merespon keinginan pembangunan.

Menteri Sosial menyampaikan bahwa sebagai asisten presiden, ia dan jajarannya siap menjalankan tugas yang diberikan kepadanya dalam peraturan presiden, yakni pembentukan sekretariat KND serta pemilihan dan pengusulan presiden. Calon ketua.

Selain itu, persiapan pimpinan saat ini, Kemensos akan segera mereview / mengusulkan anggaran tahun 2020 dan memastikan tersedia anggaran untuk rencana KND tahun 2021. Pemilihan dan pengangkatan komisaris untuk panitia pemilihan sedang dipersiapkan. Diharapkan Panitia Pemilihan bisa bekerja secara langsung, memilih 14 calon anggota panitia secara terbuka, dan menyerahkannya kepada Menteri Sosial, kemudian Menteri Sosial mengusulkan kepada Presiden untuk diputuskan oleh Presiden. – Siapkan sumber daya manusia, kantor kesekretariatan dan infrastruktur. Setelah semua persiapan dijadwalkan selesai pada akhir tahun 2020, yaitu awal 2021, komisaris terpilih Partai Pertahanan Sipil dapat segera merumuskan rencana kerja dan melaksanakan rencana kerjanya, serta menyiapkan berbagai pengaturan yang dipersyaratkan oleh Perpres. Termasuk pembentukan kelompok kerja yang diperlukan.

Menteri Sosial menegaskan: “Oleh karena itu jelas tugas Sekretariat KND adalah dukungan administratif.”

Saat mempertanyakan tanggapan masyarakat terhadap peran Kemensos dalam pembentukan KND, Kemensos memastikan tidak ikut serta dalam fungsi KND dalam menjalankan peran KND. Kita harus khawatir karena Sekretariat hanya memberikan dukungan administrasi dan Kementerian Sosial tidak akan ikut campur. “Menurut Menteri Sosial, keberhasilan Kuomintang akan bergantung pada kinerja komisaris terpilih .

Menteri Sosial menambahkan bahwa Pasal 8 Perpres 2106 mengatur bahwa Menteri Sosial akan bekerjasama dengan kementerian terkait dan departemen nonpemerintah. Kelembagaan yang menjamin koordinasi di tingkat nasional-Kemensos telah melakukan upaya dan terus memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program perlindungan dan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas di kementerian dan lembaga pemerintah pusat dan daerah.Memahami bahwa isu disabilitas adalah Persoalan horizontal, perlakuan terhadap penyandang disabilitas melibatkan lembaga lintas departemen.

Menteri berharap setelah terbentuknya KMT dapat dilakukan dakwah khusus, misalnya bersama banyak partai politik, bagaimana melaksanakan regulasi pemerintah dan sektor swasta tentang penyandang disabilitas. Diperlukan lebih banyak upaya untuk secara bertahap mewujudkan hak untuk mengakses fasilitas layanan publik dan mengambil tindakan positif untuk mewujudkan hak-hak dasar penyandang disabilitas.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *