Pimpinan Ida Fauziyah menghimbau agar pengusaha memberhentikan karyawan sebagai langkah terakhir

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Menteri Sumber Daya Manusia (Menaker) Ida Fauziyah menghimbau seluruh perusahaan / badan usaha untuk berupaya mengatasi dampak Covid-19 saat ini, dengan langkah terakhir Kebijakan Penghentian (PHK). “Situasi dan kondisinya sangat sulit. Namun kini saatnya pemerintah, pengusaha dan pekerja bersama-sama mencari solusi untuk mengatasi guncangan Covid-19,” Menaker Ida memimpin conference call di Lembaga Kerjasama Tripartit Nasional (LKS) di Jakarta. Mengatakan. , Rabu (8/4/2020). Menaker Ida meminta perusahaan mengambil berbagai alternatif langkah untuk menghindari PHK akibat Covid-19. Mengurangi shift kerja; membatasi / menghilangkan lembur; mengurangi jam kerja; mengurangi hari kerja; dan meninggalkan atau mengundurkan diri untuk sementara. Selain itu, Menaker Ida melanjutkan, langkah lain adalah tidak memperpanjang kontrak pekerja yang habis masa kontraknya, atau memberikan pensiun kepada pekerja yang berhak. – “Alternatif langkah ini harus dibicarakan dulu dengan SP / SB atau perwakilan pekerja. Yang bersangkutan pekerja,” ujarnya. Menurut data Kementerian Ketenagakerjaan per 7 April 2020, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan 39.977 perusahaan dipecat dan di-PHK, dengan jumlah pekerja / pekerja / pekerja sebanyak 1.010 orang. 579. Jumlah pekerja / pekerja di 17.224 perusahaan yang di-PHK adalah 137.489 pekerja / 22.753 perusahaan. Sedangkan jumlah perusahaan dan pekerja yang terkena dampak sektor informal adalah 34.453 dan jumlah pekerja 189.452. “Jumlah perusahaan yang diberhentikan dan diberhentikan sebanyak 74.430, dengan jumlah pekerja / pekerja / pekerja sebanyak 1.200.031 orang,” kata Menaker Ida. Menaker Ida menambahkan terkait upaya pencegahan PHK, pihaknya telah berdialog dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di berbagai industri dan membahas dampak dan keberlanjutan SP SB-19 terhadap dunia usaha bersama SP / SB. Dialog. Pekerjaan pekerja / pekerja dan harapan serta perlakuan mereka. << Kementerian Ketenagakerjaan juga telah mengesahkan Surat Edaran (SE) Menteri Tenaga Kerja n.M / 3 / HK.04 / untuk memberikan pedoman perlindungan pekerja / buruh dan kelangsungan usaha untuk pencegahan dan penanggulangan Covid-19. Ida Fauziyah mengatakan: “Resolusi III / 2020 tentang perlindungan pekerja / buruh dan kelangsungan usaha dalam rangka pencegahan dan penanggulangan Covid-19”. Langkah selanjutnya adalah berkoordinasi dengan Kadisnaker di berbagai provinsi di seluruh Indonesia untuk memprediksi dan mengatasi masalah ketenagakerjaan di wilayah tersebut. PHK atau PHK. Ida Fauziyah mengatakan: “Kami juga mempercepat penerapan kartu pra kerja bagi pekerja yang di-PHK dan pekerja yang diberhentikan secara formal maupun informal.” Selain itu, Menaker Ida mengatakan, langkah-langkah lain termasuk program bantuan, termasuk program infrastruktur sanitasi padat karya. ; Dan pekerjaan produksi intensif; Program Kewirausahaan dan Tenaga Kerja Mandiri (TKM). Rapat paripurna dihadiri oleh Hayani Rumondang selaku wakil ketua tripartit nasional departemen pemerintah LKS; Myra Maria Hanartani (asisten tripartit unsur Organisasi Pengusaha Nasional LKS; Pudji Santoso (pengurus tripartit nasional unsur pekerja / serikat LKS; LKS) Sekretaris Tripartit Nasional, Aswan West); dan Anggota Tripartit Nasional LKS. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *