Ini adalah hasil pemeriksaan penyaluran BLT dana desa di Banten

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Desa, Daerah Tertinggal, dan Imigrasi (Dinas PDTT) melakukan pemeriksaan mendadak (Sidak) terhadap Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) di empat kabupaten di Provinsi Banten.

Salah satu alasan untuk inspeksi mendadak adalah bahwa Banten adalah salah satu daerah di mana distribusi BLT masih 20%. Kecuali Kota Banten, lima daerah yang persebarannya secara konsisten di bawah 50% adalah Nusa Tenggara Timur (NTT) 44%, Maluku 44%, Maluku Utara 42%, Papua 20% dan Papua Barat 44% . -Menteri Halim mengatakan, dari hasil pemeriksaan tersebut banyak ditemukan fakta bahwa hasil sinkronisasi data tidak langsung datang dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) atau Camat. Sehubungan dengan keluarnya peraturan gubernur tentang penyaluran dana desa, dana desa baru telah masuk ke rekening dana desa (RKDees).

“Tidak ada surat kuasa dari Bupati untuk mentransfer dana dari KPPN ke RKDes. Walaupun PMK tahun 2020 sudah 50, Perbup sudah tidak diperlukan lagi”, laporkan saja penyiapan identitas, lalu “hapus dari KPPN”, Kata Menteri Gus dalam sambutannya pada Selasa (2/6/2020).

Fakta lain Penurunan dana bantuan sosial provinsi dan daerah (Bansos) dan BLT desa sebesar 600.000 rupiah, sedangkan BLT membutuhkan penyaluran setelah bantuan sosial dialokasikan.

Menteri Gus menyampaikan bahwa solusi yang kami berikan adalah meminta desa mengalokasikan BLT berdasarkan data yang diputuskan oleh desa khusus. Konferensi (Musdesus). Langkah selanjutnya adalah memberitahukan kepada pemerintah daerah apakah BLT sudah disalurkan sehingga perlu menyesuaikan waktu agar tidak jatuh; – Pak Gus juga melaporkan perkembangan penyaluran dana desa. Mulai 1 Juni 2020. Dana desa yang masuk ke RKDes mencapai 23 miliar rupiah. Ia mengatakan dana yang digunakan untuk Program Tunai Intensif Pedesaan (PKTD) sebesar 1,4 miliar rupiah.

“Pembagian PKTD menunjukkan bahwa sesuai dengan anjuran pemerintah, desa sudah mulai berkembang menuju normal baru,” kata mantan Ketua DPRD Jawa Timur itu.

Selain itu, dana desa yang digunakan untuk proyek Desa Tanggap Covid-19 mencapai Rp2,654 miliar. Tunjangan ini dimaksudkan untuk mencegah dan menanggulangi Covid-19 di tingkat OPD, karena ruang isolasi di desa hanya digunakan untuk keperluan tersebut.

Dana Desa BLT

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *