Kepolisian Departemen Akreditasi Sosial mengungkap perantara bantuan sembako

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Kemensos memuji polisi karena menyediakan sembako untuk membongkar calo. Penetapan polisi tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Sosial Julia Batuba, sehingga tim Kementerian Sosial berpegang pada prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sekretaris Jenderal Kepolisian mengatakan, langkah yang diambil polisi sejalan dengan upaya Kementerian Sosial dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama saat membeli sembako untuk menghadapi pandemi Covid119. Sekolah Sosial Hartono Laras, Jakarta (29 Juli 2020). Kepolisian mengambil langkah untuk menangani laporan dugaan penipuan dan / atau penggelapan dana masyarakat terkait dengan pemberian bantuan sosial.

– Mengutip laporan polisi, kasus ini menyangkut hubungan kerjasama antara R dan T saat membeli barang. Barang-barang yang dikeluarkan adalah beras, minyak goreng, mie instan, sarden dan sambal serta kebutuhan pokok lainnya, yang akan digunakan pemerintah untuk pembelian program bansos Covid-19. .

Perjanjian kerja kedua pihak mengatur barang pesanan yang dibayar dengan sistem prabayar. Setelah barang sampai, pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah barang yang diterima.

Sebagai pemasok barang, T meminta R untuk membayar uang muka. Namun, sekitar 6 bulan setelah barang datang, ternyata spesifikasi dan kuantitasnya tidak sesuai. R merasa dirugikan dan melaporkan kasus tersebut ke polisi. – “R juga mengecek informasi yang semula menunjukkan T ada hubungan dengan Kemensos. Ternyata T tidak ada hubungannya dengan Kemensos,” ujarnya. -Dia berkata. Keinginan untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran sesuai dengan aturan yang ada. Dia mengatakan: “Termasuk biaya bantuan sosial untuk pengobatan orang yang terdampak Covid-19. Kami memastikan proses pengadaannya transparan. Selama proses ini, kami tunduk pada pengawasan instansi terkait,” ungkapnya. / Pelayanan Pemerintah (LKPP) dll. Namun perlu pengawasan tambahan, termasuk pengawasan dari masyarakat ke media. – “Media juga bisa mengawasi Kemensos. Karena bantuan semacam ini membutuhkan anggaran yang sangat besar, dan penerima bantuan sudah mencapai puluhan juta. Dengan keinginan untuk dimonitor ini, kami berharap dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat yaitu Kementerian Sosial sungguh-sungguh melaksanakan tata kelola pemerintahan yang baik, ”ujarnya. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *