Mendorong Lampung memiliki Perda LP2B untuk membuat peta geospasial

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Pertanian (Kementan) terus mendorong daerah merumuskan Peraturan Daerah (Perda) tentang lahan pertanian dan pangan berkelanjutan (LP2B). Ini untuk mewujudkan pertanian yang maju, mandiri dan modern.

Salah satunya adalah Pemerintah Provinsi Lampung yang tidak mengizinkan lahan pertanian diubah menjadi lahan pertanian, yang memang luar biasa. Tentunya seluruh daerah / kota di Provinsi Lampung telah menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan (LP2B).

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyerukan boikot land reform. memproses. Sinergi dengan pemerintah daerah untuk berperan aktif dalam pencegahan yang optimal.

“Pengalihan fungsi lahan pertanian untuk kepentingan lain akan berdampak negatif bagi ketahanan pangan Indonesia. Selain itu juga akan menurunkan kesejahteraan petani.” Menteri Syahrul mengatakan: — Untuk mengendalikan alih fungsi lahan, Kementerian Pertanian berkomitmen untuk mengawasi verifikasi dan sinkronisasi sawah, serta mengidentifikasi peta sawah lindung. Menteri Pertanian Syahrul menyatakan: “Dengan demikian Undang-Undang Nomor 41/2009, Perpres Nomor 59 Tahun 2019 dan peraturan turunannya dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.” Pasalnya, dari 11 daerah yang memiliki Perda LP2B, Kabupaten Lampung Selatan memiliki LP2B. Peta geospasial.

Sarwo Edhy, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian, mengatakan peraturan daerah yang ditetapkan selama ini yang meninjau PLP2B adalah 67 daerah / kota dan 17 provinsi. Sebagian besar perda PLP2B yang diundangkan hanya meniru ketentuan UU 41/2009 beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

Jika sudah memenuhi tanggung jawab UU No 41/2009, ditetapkan LP2B terintegrasi dalam Perda RTRW, kemudian ada pengaturan yang lebih detail di Rencana Detail Ruang (RDTR).

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *