Digdaya, Kementerian Sosial, memiliki anggaran besar dan penyerapannya cepat, mencapai CAP keempat

TRIBUNNEWS.COM-Seiring kenaikan pagu anggaran, Kementerian Sosial kembali mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Anggota BTP III RI Achsanul Qosasi menyampaikan opini WTP. Disampaikan kepada Menteri Sosial Juliari P Coal atas Laporan Hasil Audit (LHP) Laporan Keuangan Kementerian Sosial Republik Indonesia Tahun 2019, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) IAEA, di Kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta Timur Biro Sosial Kawan (2020) 24 Juli).

Oleh karena itu, Kementerian Sosial mengikuti rapat empat kali berturut-turut dan meminta pendapat WTP. Sebelumnya, opini WTP BPK RI dikeluarkan oleh Kementerian Sosial terkait laporan keuangan tahun 2016, 2017, 2018, dan sekarang 2019. -Menteri Sosial Juliari mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Sosial atas semua pekerjaannya. Pendapat WTP kali ini sangat penting bagi Kemensos. Kemensos terus meningkatkan anggarannya terutama belanja bantuan sosial. Bahkan pada tahun 2020, anggaran Kemensos akan menjadi yang terpenting dari semua anggaran K. anggaran. / L .

“Saya memberikan penghormatan atas pencapaian ini. Dengan anggaran yang terus berkembang, kita dapat meraih dan mempertahankan predikat WTP. Saya rasa hal ini tentunya tidak terlepas dari kerjasama yang baik dan komitmen yang kuat di semua lapisan. Masyarakat Kemendagri khususnya dalam hal pengelolaan anggaran yang transparan dan bertanggung jawab.Tentu saja pencapaian ini tidak bisa dibandingkan dengan kepemimpinan tim review BPK.

Upacara penyerahan laporan keuangan Kementerian Sosial LHP 2019 oleh Inspektur Jenderal Protokol Kesehatan Dipimpin oleh Dadang Iskandar dan pejabat setingkat Eselon I dan II Kementerian Sosial. Pencapaian ini penting dalam upaya serius pemerintah mengatasi dampak Covid-19 terhadap penerapan jaring pengaman sosial, yaitu percepatan penanganan Covid-19 dan percepatan penanggulangan kemiskinan. Bagian dari upaya. Rencana perlindungan sosial yang dilaksanakan telah menyebabkan peningkatan nilai anggaran. Tahun ini, anggaran untuk bantuan sosial khusus untuk Covid-19 meningkat. Anggaran Kementerian Sosial menjadi Rp124,4 triliun .

” Di era pandemi, tantangan kebijakan fiskal usia menjadi lebih kompleks. Untuk skala sebesar itu, anggaran yang baik harus ditaati sesuai dengan prinsip tatakel ola. Menteri Sosial mengumumkan: “Untuk mengelola situasi yang sejalan dengan kebutuhan krisis, harus cepat dan tepat”. Pendapat WTP -BPK membuktikan kualitas pekerjaan Kementerian Sosial dan tingkat pengeluaran tertinggi dalam sejarah, mencapai 63,42%. Menteri Sosial menyarankan agar segera menindaklanjuti usulan BPK di jajarannya.

Dalam kesempatan yang sama, Achsanul Qosasi, anggota ketiga BP RI, menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Menteri Sosial atas perhatian serius dan komitmennya yang teguh dalam hal ini. Pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan dan regulasi. Tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Mengakui semua tingkatan Kementerian Sosial yang melaksanakan anggaran dan mengungkapkan laporan keuangan secara wajar sesuai dengan standar laporan keuangan. Sistem akuntansi pemerintahan, sistem pengendalian intern pemerintah, dan peningkatan kepatuhan regulasi justru karena BPK ini telah mengutarakan pendapatnya tentang WTP. WTP BPK bisa dibilang sukses. Namun ke depan, dengan promosi inspektur jenderal dan satuan kerja tingkat pertama Kementerian Sosial, kita tidak hanya berharap CAP sebagai prestasi, tapi juga sebagai tradisi, ”kata Hartono.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *