Menaker Ida: Pekerja harus diberi THR permanen

Jakarta, TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah (meskipun saat ini pandemi “Federal Regulations” -19.

Peraturan THR diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 78 (PP) Pemerintah Republik Indonesia tentang Pengupahan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia (No. 6 tahun 2016) tentang tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja di perusahaan; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tentang Tata Cara Sanksi Administratif (No. 20 Tahun 2016) dan Peraturan Pengupahan Pemerintah (No. 78 Tahun 2015). Bagian dari pendapatan gaji. Pemberi kerja harus memberikan THR kepada pengusaha 7 hari sebelum hari raya keagamaan, “kata Menaker Ida dalam konferensi telepon (Raker) dengan Panitia IX DPR Kementerian Ketenagakerjaan di Jakarta, Kamis (2/4). / Rapat yang dipimpin oleh Nihayatul Wafirah, Wakil Ketua Panitia IX DPR: “Penerbitan denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR religius buruh. Menaker Ida mengatakan: Pemberi kerja yang tidak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif, Menaker Ida mengatakan jika pengusaha kesulitan membayar THR, mereka bisa membuat mekanisme dialog. Pengusaha dan pekerja / pekerja mencapai kesepakatan tentang pembayaran THR. Misalnya, jika suatu perusahaan tidak dapat segera membayar THR maka dapat membayar THR secara bertahap.

Baca: Menaker mendesak pekerja imigran untuk memutus pipa dan menunda kembali ke negara

Kedua, jika perusahaan tidak dapat membayar THR dalam waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, pembayaran THR dapat ditunda selama jangka waktu tertentu yang disepakati. – “Jika masa angsuran atau perpanjangan yang disepakati sudah berakhir, namun perusahaan belum melunasi THR, maka perusahaan akan dikenakan sanksi administratif sesuai peraturan perundang-undangan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi yang diberikan oleh pengawas,” ujarnya-disamping masalah THR tersebut, Di sela-sela Raker tersebut, Menteri Tenaga Kerja Ida juga memaparkan kebijakan pemerintah tentang masuknya tenaga kerja asing dari China; langkah-langkah yang diambil pemerintah untuk mengatasi PHK akibat Covid-19; dan pendampingan Kementerian Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja informal serta memuaskan para imigran Indonesia yang telah menutup negara tersebut. Kebutuhan dasar pekerja (PMI), terutama di negara tuan rumah.

Menteri Kesehatan Terawan Agus menghadiri pertemuan virtual bersama Putranto; ketua kelompok kerja percepatan Covid 19 yang juga merupakan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) AS Doni Monardo; dan mandor Badan Perlindungan Imigrasi Indonesia (BP2MI) , Tatang Budie Utama Razak. (*)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *