Menaker Ida untuk sementara berhenti merelokasi pekerja migran Indonesia ke luar negeri

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pemerintah memutuskan menghentikan sementara penempatan Tenaga Kerja Indonesia (PMI) di luar negeri. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi seluruh PMI di dalam dan luar negeri serta mencegah penyebaran wabah virus COVID-19. Republik Indonesia (No. 151 tahun 2020), tentang penghentian sementara pemukiman kembali pekerja migran Indonesia. Keputusan tersebut ditandatangani oleh Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah pada 18 Maret 2020 dan berlaku efektif pada 20 Maret 2020.

Di wilayah kerja kedua Menteri Ketenagakerjaan, keputusan tersebut dihentikan. Penempatan berlaku bagi PMI yang ditempatkan oleh Pelaksana Penempatan (P3MI), PMI yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan sendiri, PMI tunggal dan ABK niaga / perikanan di atas kapal berbendera asing. Pasca berlakunya, jika negara pemukiman kembali tidak menutup jalur masuk kerja WNA, TKI yang sudah memiliki visa kerja dan tiket transportasi bisa dikirim ke negara pemukiman kembali, ‚ÄĚkata Menaker Ida. Kantor Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (3 / 19). / 2020) .

Pada saat yang sama, pekerja migran yang bekerja di pihak asing dapat terus bekerja hingga berakhirnya kontrak kerja (PK). Jika kesepakatan kunci publik telah berakhir, sesuai kesepakatan antara pekerja migran dan pemberi kerja, Memperhatikan jaminan tersebut, maka public key book pun diperluas lagi. Perpres tersebut juga menghimbau WNI perantauan, khususnya PMI, untuk mengikuti pedoman dan rekomendasi Indonesia. Permasalahan pemerintah daerah terkait pencegahan Covid19. Aida mengutip “Distrik VI Kata-kata: “Buruh migran Indonesia yang kembali ke Indonesia merdeka harus melaporkan kepulangannya ke perwakilan RI terdekat sebelum kembali ke negara pemukiman kembali. Untuk mencegah penyebaran Covid-19

Selain itu, dilakukan pula penempatan layanan registrasi calon PMI (KTP), proses monitoring nasional dan penempatan work order / layanan verifikasi formal notification) dengan perwakilan Indonesia di dalam negeri yang sempat dihentikan sementara.

“Jika kondisi nasional dan kondisi negara pemukiman kembali akibat wabah virus corona (Covid-19) kembali kondusif, menteri bisa meninjau kembali perintah menteri tersebut,” kata Aida (.BJN *)

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *