Pupuk Indonesia pada awal Agustus menyalurkan 5,4 juta ton pupuk bersubsidi

Jakarta TRIBUNNEWS.COM-Pupuk (Persero), Indonesia, telah menyalurkan 5.426.509 ton pupuk bersubsidi kepada petani per 5 Agustus 2020.

Angka sebaran tersebut meliputi urea 2.482.263 ton, SP-36 385.031 ton, ZA 491.418 ton, NPK 1.733.851 ton, dan bahan organik 333.946 ton.

Wijaya Laksana, Head of Corporate Communication PT Pupuk Indonesia (Persero), mengatakan jumlah tersebut setara dengan 68% dari 7.949.303 ton yang dialokasikan negara pada tahun 2020, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2020. Kata Vijaya.

“Di beberapa daerah, penyerapannya sangat tinggi. Misalnya Jawa Barat alokasi 84%, Banten dan Kalimantan Utara sudah 85%, Sumatera Selatan 80%, Sulawesi Selatan Provinsi mencapai 76%. ”Untuk“ mengantisipasi kebutuhan petani jika terjadi kekurangan atau distribusi yang tidak mencukupi, perusahaan juga bersiap untuk menyimpan pupuk tanpa subsidi di kios resmi. Perusahaan mencontohkan bahwa persediaan pupuk tidak bersubsidi saat ini sekitar 759.895 Ton. Hal ini bertujuan untuk meramalkan permintaan ““ Petani yang belum memenuhi alokasi pupuk bersubsidi dan yang belum terdaftar di e-RDKK. Dengan cara ini kita bisa terus memenuhi kebutuhan pupuk petani dan menjaga produktivitas sektor pertanian. ”-Pupuk, Indonesia , Stok pupuk bersubsidi yang tersedia dalam keadaan aman. Data perusahaan menunjukkan total persediaan sebanyak 1.316.076 ton atau sekitar lima kali lipat dari kebutuhan minimal 244.893 ton untuk menjaga ketersediaan pupuk di pertanian rakyat.

Total persediaan pupuk diisi oleh lima anak perusahaan Pupuk di Indonesia yaitu: PT Pupuk Kaltim, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Pupuk Sriwidjaja. Final Group Demand Plan (e-RDKK).

Pupuk Indonesia akan senantiasa mematuhi semua peraturan yang berlaku terkait distribusi lemak bersubsidi. Misalnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 / M-DAG / PER / 4/2013, yang mengatur tentang pembelian dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian secara nasional dari baris pertama hingga baris keempat. Dan Peraturan Menteri Pertanian 1 Januari 2020 tentang Distribusi dan Harga Eceran Maksimum Pupuk Bersubsidi di Sektor Pertanian, dan Peraturan Menteri Pertanian 10 Oktober 2020. — “Kedua aturan ini secara jelas mengatur tentang syarat, kewajiban dan tanggung jawab produsen, distributor, distributor atau pengecer untuk pupuk bersubsidi HET. Aturan tersebut harus dipatuhi saat mendistribusikan pupuk bersubsidi kepada petani. Sebagai produsen, kita Berkomitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku, termasuk aturan terkait aturan distribusi berbasis e-RDKK, ”ujarnya. Kementerian Pertanian dapat mengurangi penipuan dan menjadikan penyaluran pupuk bersubsidi lebih tepat sasaran. Selain itu, sistem harus dapat menghindari duplikasi data penerima hibah.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *