Departemen Akreditasi Sosial Polisi mengungkapkan badan bantuan sembako

JAKARTA, TRIBUNNEWS.COM-Kementerian Sosial mengapresiasi upaya polisi mengungkap kebutuhan dasar calo. Tindakan tegas polisi tersebut sejalan dengan instruksi Menteri Sosial Julia Batuba, sehingga tim Kementerian Sosial menganut prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran. Sekretaris Jenderal Kementerian mengatakan hal itu karena langkah yang diambil polisi sejalan dengan upaya Kementerian Sosial dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam pembelian bahan sembako untuk menghadapi pandemi Covid. 29 Juli). Kepolisian mengambil langkah untuk menangani laporan dugaan penipuan dan / atau penggelapan dana masyarakat terkait dengan pemberian bantuan sosial.

Mengutip laporan polisi, kasus ini menyangkut hubungan kerjasama antara R dan T dalam pembelian barang. Barang yang dikeluarkan adalah sembako seperti beras, minyak goreng, mie instan, sarden dan sambal yang dapat digunakan pemerintah untuk membeli program bansos Covid-19. .

Perjanjian kerja kedua belah pihak mengatur pembayaran barang yang dipesan menggunakan sistem prabayar. Setelah barang sampai, pembayaran dilakukan berdasarkan jumlah barang yang diterima.

Sebagai pemasok barang, T meminta R untuk membayar uang muka. Namun, sekitar 6 bulan setelah barang datang, ternyata spesifikasi dan kuantitasnya tidak sesuai. R merasa dianiaya dan melaporkan hal tersebut ke polisi.

“R juga mengecek informasi yang awalnya menunjukkan T ada hubungan dengan Kemensos. Ternyata dia tidak ada hubungan dengan Kemensos,” ujarnya. Bergairah untuk memastikan bahwa pengeluaran anggaran sesuai dengan aturan yang ada. “Termasuk biaya bansos untuk mengobati warga terdampak Covid-19. Kami memastikan proses pengadaannya transparan. Selama proses ini, kami diawasi oleh instansi terkait.” Karena bantuan ini melibatkan anggaran yang sangat besar dan bantuannya Jumlah penerima manfaat sudah mencapai puluhan juta, untuk itu kami berharap dapat menyampaikan pesan kepada masyarakat bahwa Kementerian Sosial menanggapinya dengan serius.

Leave a comment

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *